Pendapatan Daerah Menurun, Pemkab Pemalang Pastikan Pelayanan Publik Tetap Prioritas.
Pendapatan Daerah Menurun, Pemkab Pemalang Pastikan Pelayanan Publik Tetap Prioritas.
SEPUTAR KITA PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tetap menempatkan pelayanan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati Pemalang Nurkholes saat memberikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pemalang dalam Rapat Paripurna, Kamis (3/9/2026).

Perubahan APBD 2026 dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Dana Desa mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sebesar Rp154,95 miliar, dari sebelumnya Rp231,76 miliar menjadi Rp76,81 miliar.
Selain penurunan dana transfer, pemerintah daerah juga menghadapi sejumlah target penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang belum dapat tercapai secara maksimal.
Dalam kondisi tersebut, Pemkab Pemalang menegaskan bahwa penyesuaian anggaran akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan skala kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pemungutan pajak dan retribusi, penerapan sistem layanan elektronik, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Sejumlah pos belanja turut disesuaikan berdasarkan prioritas pembangunan. Pengurangan pada beberapa belanja modal, seperti jalan, jaringan, dan irigasi, diarahkan untuk mendukung kebutuhan lain yang dinilai penting, di antaranya pengadaan tanah UPJI I Kecamatan Watukumpul, pembangunan Puskesmas Jebed, program Sekolah Rakyat, pengadaan peralatan kebinamargaan, serta pemeliharaan infrastruktur.
Sementara itu, bidang pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Program penanganan anak tidak sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, perbaikan gizi, serta peningkatan sanitasi tetap menjadi bagian dari prioritas anggaran.
Pemkab Pemalang berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD dapat berjalan dengan baik, terbuka, dan konstruktif. Penyesuaian yang dilakukan diharapkan mampu menjaga keberlangsungan program-program penting serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. (FN)
