Mencari Titik Temu Koalisi Pilkada Magetan 2024

 

Oleh : Muries Subiyantoro

Alumni Ilmu Politik FISIP Unair Surabaya, Pegiat Demokrasi, dan Penggagas LoGoPoRI  (Local Government and Political Research Institute) Magetan

 

 

Prolog

Perhelatan akbar Pilkada Serentak di seluruh wilayah tanah air untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur, Walikota-Wakil Walikota, dan Bupati-Wakil Bupati tinggal tersisa waktu 6 (enam) bulan lagi, tepatnya pada tanggal 27 Nopember 2024. Selama rentang 6 (enam) bulan ke depan menuju Hari Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024, dinamika politik di Magetan terus menggeliat dan semakin bergerak dinamis.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Magetan nanti dipastikan tidak akan diikuti oleh Calon Perseorangan. Karena sejak pendaftaran Calon Perseorangan dibuka dan ditutup oleh KPU Magetan, tidak terdapat satu pun Calon Perseorangan yang mendaftar. Sehingga dipastikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Magetan nanti adalah pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Politik peserta Pileg 2024 yang memperoleh kursi di parlemen.

Upaya partai politik yang memiliki suara dan kursi di parlemen dalam menemukan formasi koalisi yang pasti terus dilakukan hingga sekarang. Penulis meyakini bahwa partai politik di Magetan saat ini harus berputar otak dan mengasah kepekaan dalam mencari titik temu koalisi. Hal ini bisa terjadi karena memang harus disadari bahwa tidak ada satu pun partai politik yang bisa mengusung pasangan calon sendiri dan kekuatan antar partai politik berimbang. Sehingga memang dibutuhkan strategi dan taktik yang jitu dan mumpuni dalam membidik dan mencari pasangan serta upaya dalam pemenangan.

Agar publik lebih memahami bagaimana upaya partai politik dan para kandidat calon dalam menemukan format koalisi dalam Pilkada Magetan nanti, maka opini ini tersaji. Analisis dalam opini ini, penulis tulis berdasar apa yang penulis lihat, dengar dan pahami selama ini. Maka, bisa saja analisis penulis ini benar adanya, sebagian benar sebagian salah, bahkan ada kecenderungan tidak ada yang benar. Sehingga, diharapkan dengan munculnya opini ini, akan ada pihak-pihak lain yang ikut menulis dan urun rembug gagasan dan pikiran sehingga ruang tradisi adu gagasan, pikiran, pendapat dan informasi menjadi sesuatu yang tidak tabu lagi.

 

“Beban Politik” Beberapa Kandidat Potensial

Tidak dapat dipungkiri bahwa perhelatan Pilkada Serentak Magetan 2024 saat ini menyuguhkan “tontonan” politik yang tidak lazim seperti yang terjadi biasanya di pilkada-pilkada sebelumnya. Jika dalam pilkada dulu selalu terdapat partai politik yang mendominasi dan mampu mengusung Paslon sendiri, maka di Pilkada tahun ini harus bisa berkoalisi. Nah, pertanyaannya adalah: apakah semudah itu partai politik mampu dan bisa berkoalisi? Jawabannya adalah tidak mudah, sehingga saat ini masih terus diupayakan mencari titik temu koalisi. Selain itu ada beberapa faktor yang ternyata suka atau tidak suka menjadi “beban politik” baik bagi partai politik maupun kandidat itu sendiri. Opini ini akan berupaya mengurai satu persatu kira-kira “beban politik” apa saja yang akan dihadapi partai politik dan kandidat.

Suprawoto (Kang Woto) adalah Bupati Magetan Petahana 2018-2023 yang baru lengser keprabon September 2023. Sehingga di satu sisi pengaruh Kang Woto di Birokrasi khususnya dan di masyarakat pada umumnya masih ada, melalui kebijakan dan program yang telah dibuatnya selama memimpin Magetan lima tahun lalu. Namun, di sisi lain Kang Woto juga mempunyai “beban politik” ketika di era nya menjabat Bupati Magetan justru perolehan kursi Demokrat turun, padahal Kang Woto adalah calon yang diberangkatkan dari Partai Demokrat sekaligus menjadi salah satu pengurus partai di level kabupaten. Sehingga hal ini menyebabkan mau tidak mau menjadi catatan yang tidak menggembirakan dan bisa mempengaruhi konstelasi Kang Woto jika akan maju kembali menjadi Cabup Magetan dari Partai Demokrat. Selain itu, jika Partai Demokrat nanti akan memberangkatkan Kang Woto, maka partai manakah yang akan mau dan yang akan diajak koalisi itu juga bisa menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

Nanik Endang Rusminiarti (Bunda Nanik-Bu Mantri) sebagai Wakil Bupati Petahana Magetan 2018-2023 adalah sosok yang cukup populer di masyarakat karena salah satunya adalah karena faktor modal sosial yang dimiliki suaminya Sumantri sebagai mantan Bupati Magetan 2 (dua) kali periode 2008-2018. Namun, Bunda Nanik memiliki “beban politik” tersendiri karena yang bersangkutan adalah bukan orang atau pengurus partai politik sehingga dibutuhkan upaya ekstra keras untuk bisa merebut hati dan simpati partai politik untuk mendapat rekom pencalonan nanti. Di tambah lagi karena tidak ada partai politik yang mendominasi, maka Bunda Nanik harus berpikir keras untuk mendapat empati sebanyak mungkin partai politik.

Sujatno selaku Ketua DPRD Magetan sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan adalah sosok muda yang diharapkan bisa menjadi bandul politik tersendiri di dalam perhelatan Pilkada nanti. Sujatno sebagai orang nomor satu di partai politik yang pernah menjadi pemenang pemilu, setidaknya sudah memiliki basis kader dan massa yang kuat dan mengakar, sehingga ini menjadi modal sosial politik yang bisa di elaborasi lebih dalam lagi. Namun persoalannya adalah, Sujatno juga memiliki “beban politik” ketika di era nya menjadi Ketua Partai justru perolehan suara dan kursi PDI Perjuangan di Pileg 2024 turun signifikan. Sehingga hal ini juga bisa menjadi pemicu catatan yang ditorehkan dari partai kepada yang bersangkutan.

Suyatni Priasmoro (Kang Suyat) adalah sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi di mata publik Magetan, karena pernah menjadi Calon Bupati Magetan 2018-2023 yang berpasangan dengan Gus Wahid, dan menjadi Paslon yang memperoleh suara terbanyak kedua dibawah Prona. Modal sosial yang tersisa di Partai Nasdem, baik ketika pelaksanaan Pilkada 2018 maupun Pileg 2024 bisa diramu lagi menjadi kekuatan tersendiri untuk menjadi modal pemenangan. Akan tetapi, Kang Suyat memiliki “beban politik” ketika yang bersangkutan “bertarung” menjadi Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur namun gagal dan tidak memperoleh kursi. Sehingga wajar, apabila ada ungkapan dari publik, mencalonkan diri jadi Caleg saja gagal, apalagi mencalonkan diri jadi Bupati. Tetapi kondisi situasi bisa berubah apabila Kang Suyat tidak terlalu memaksa menjadi Bacabup tetapi mau menjadi Bacawabup.

Kondisi yang relatif hampir sama seperti Kang Suyat Nasdem juga dialami oleh Kader Golkar Muhyar yang digadang-gadang akan menjadi kandidat yang akan diberangkatkan dari partai pohon beringin ini. Muhyar memang memiliki ketokohan yang kuat di daerah sekitar tempat tinggalnya, namun ketika bertarung di Pileg 2024 di “Dapil Neraka” (Parang, Ngariboyo, Lembeyan) akhirnya gagal. Hal ini menyebabkan menjadi “beban politik” tersendiri dari yang bersangkutan.

Ida Yuhana Ulfa (Mbak Ida) yang notabene adalah istri Gus Wahid menjadi kandidat yang layak diperhitungkan, karena faktor gender (perempuan) sekaligus pernah menjadi aktivis di berbagai organisasi sejak mahasiswa sampai saat ini. Jikalaupun Mbak Ida bersikukuh untuk ikut kontestasi Pilkada Magetan 2024, diyakini partai yang akan dibidik untuk berangkat adalah PKB. Namun “beban politik” Mbak Ida muncul ketika di internal PKB sendiri disinyalir muncul kekurangharmonisan antara 2 (dua) kubu yang berseberangan pemahaman dan arah politiknya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang rumit untuk diuraikan agar bisa ada titik temunya nanti.

Hergunadi sebagai Penjabat (Pj) Bupati Magetan juga menjadi sorotan tersendiri dalam peta politik Pilkada Magetan saat ini karena bisa menjadi “kuda hitam” nanti. Hal ini didasari bahwa Pak Pj. Bupati Magetan adalah sosok senior di dunia birokrasi Magetan, sudah banyak pengalaman malang melintang yang dialaminya dari level paling bawah hingga bisa seperti saat ini. Sehingga hal ini bisa menjadi modal sosial khususnya bagi kalangan birokrasi di Magetan. Namun yang menjadi “beban politik” adalah apakah Pak Pj. Bupati Magetan mau dan berani mundur dari jabatannya sebagai Penjabat Bupati Magetan, ketika sampai sekarang belum ada partai politik yang mengendorsenya.

Suhargo adalah kandidat yang baru-baru terakhir ini mulai santer terdengar dimungkinkan ada keinginan meramaikan bursa Pilkada Magetan. Di satu sisi sosok Suhargo sebagai seorang innovator level nasional yang sudah banyak menghasilkan karya inovatif khususnya di bidang penghematan listrik, namun kiprahnya di dunia politik sama sekali belum terlihat. Sehingga hal ini mengakibatkan “beban politik” untuk bisa mendongkrak popularitas, akseptabilitas dan elektabilitasnya di masyarakat.

 

“Beban Politik” Partai Politik

Di atas diuraikan beberapa “beban politik” dari orang-orang yang potensial menjadi Bacabup atau Bacawabup nanti. Selanjutnya bagaimanakah “beban politik” dari partai politik sebagai partai pengusung dalam menemukan titik temu koalisi. PKB saat ini adalah partai pemenang Pileg 2024 dengan kursi terbanyak 8 (delapan) kursi dan mampu mengalahkan “mitos” PDI Perjuangan yang mendominasi menjadi partai pemenang pemilu sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019. PKB adalah partai yang seharusnya relatif tidak akan mengalami kesulitan dalam berkoalisi karena cukup menggandeng PPP yang memperoleh 1 (satu) kursi untuk bisa berkoalisi. Namun PKB memiliki “beban politik” ketika di internal tidak ada kader internal partai yang bisa percaya diri untuk diusung menjadi calon nomor satu, ditambah dengan beban persoalan di internal partai yang sangat dinamis. Sehingga hal ini membutuhkan strategi tersendiri dalam menguraikannya.

PDI Perjuangan dan Demokrat adalah partai politik yang memiliki “beban politik” yang hampir sama, yaitu penurunan suara dan kursi Pileg 2024 dibanding dengan Pileg 2019. Hal ini mengakibatkan PDI Perjuangan yang sejak Pilkada 2008 bisa mengusung Paslon sendiri saat ini harus dipaksa untuk koalisi dan Demokrat yang memiliki Bupati ternyata kursi dan suaranya malah turun. Hal ini juga akan membuat kesulitan tersendiri untuk melakukan koalisi.

Nasdem dan Golkar adalah dua partai yang sejak awal sudah mencoba untuk menggalang pemahaman bersama menuju koalisi. Namun di kedua partai tersebut juga mengalami “beban politik” ketika kedua kader yang potensial diusung Kang Suyat-Nasdem dan Muhyar-Golkar gagal dalam perebutan kursi Pileg lalu, sehingga hal ini menyulitkan untuk membuat komposisi pasangan siapa yang nomor satu dan siapa yang nomor dua. Tapi, “beban politik” ini akan berkurang jika seandainya kedua partai tidak memaksakan diri untuk mengusung orang nomor satu, namun lebih realistis menjadi figur nomor dua dengan koalisi yang tetap sama atau bahkan bergabung dengan koalisi yang lain.

Adapun Gerindra adalah partai yang sangat diuntungkan dengan konstelasi Pilpres 2024, terbukti kursi Gerindra di Pileg 2024 Magetan bertambah dibanding Pileg 2019. Namun partai ini juga memiliki “beban politik” tidak adanya kader internal partai sampai sekarang yang berani untuk ditampilkan ikut kontestasi Pilkada. Padahal dengan kemenangan Gerindra di Pilpres 2024 akan bisa membawa sinergi positif yang linier antara kebijakan di Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Sedangkan PAN dan PKS adalah partai yang sebenarnya tidak terlalu memiliki “beban politik” berarti dalam konteks Pilkada. Kursi PAN yang bisa bertambah di Pileg 2024 bisa menjadi daya tawar sendiri dalam berkoalisi, namun persoalannya adalah belum adanya kader internal yang akan disodorkan dalam perhelatan Pilkada nanti, begitu juga hal yang sama terjadi di PKS.

Titik Temu

Membaca berbagai “beban politik” baik partai politik dan kandidat di atas, lantas kira-kira upaya apa yang akan bisa dilakukan untuk menemukan titik temu koalisi nanti? Hal yang mendasari pertama, adalah harus dipahami “bola politik” Pilkada Magetan tahun ini yang memegang adalah Partai Politik, bukan pihak lain. Sehingga partai politik harus benar-benar mampu membaca situasi dan kondisi baik di tubuh partai politik itu sendiri dengan segala dinamika yang ada dan memiliki kemampuan kepekaan pemetaan politik.

Seperti tulisan opini saya sebelumnya, partai politik juga harus mampu memahami apakah koalisi yang sudah ada saat ini atau yang mungkin akan dibentuk baru nanti, apakah koalisi taktis atau strategis? Dan kemampuan lobi dan komunikasi partai politik di tingkat lokal kabupaten juga harus dimiliki dalam upaya menjalin hubungan dengan jajaran partai di level provinsi dan di level pusat. Karena jika tidak memiliki kemampuan lobi dan komunikasi yang kuat, bisa saja misalnya koalisi di level kabupaten menentukan Si A jadi Calon Bupati tetapi ternyata partai di level pusat menghendaki Si B menjadi Calon Bupati.

Berikutnya adalah adanya poros koalisi yang muncul nanti apakah akan menjadi poros koalisi besar atau kecil? Jika poros koalisi kecil, maka akan dimungkinkan akan muncul 3 (tiga) atau maksimal 4 (empat) Paslon, namun jika poros koalisi besar maka dimungkinkan akan muncul 2 (dua) atau 3 (tiga) Paslon. Sejak awal, penulis mengharapkan adanya keberanian dari partai-partai politik untuk membentuk poros koalisi kecil sehingga akan banyak muncul kandidat Paslon, sehingga publik akan mendapatkan referensi pilihan yang beragam dan lebih banyak. Namun, jika poros koalisi nanti besar, apalagi kandidat paslon hanya ada 2 (dua) maka yang dikhawatirkan adalah adanya polarisasi di masyarakat yang semakin kuat.

Sekali lagi apapun hasil titik temu koalisi nanti, yang pasti masyarakat menghendaki partai politik mampu mengusung Paslon yang mumpuni, memiliki hati nurani, dan mampu menyerap aspirasi dan menarik hati pemilih di Kabupaten Magetan ini. Dan yang paling penting dari semua proses Pilkada nanti adalah siapapun yang kalah atau yang menang adalah Kalah Terhormat Menang Bermartabat. Semoga!