SeputarKita, Jombang – Persoalan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang kian memanas. Setelah sebelumnya dikritik karena letaknya berdekatan kandang sapi, kini terungkap dapur itu sudah beroperasi melayani ribuan siswa meski belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dapur tersebut setiap hari menyiapkan makanan untuk 2.041 anak sekolah di wilayah Kecamatan Mojowarno. Padahal Dinas Kesehatan Jombang memastikan hingga saat ini sertifikat kelayakan itu belum diterbitkan.
“Setahu saya SLHS masih dalam proses pengurusan oleh atasan. Namun kami tetap beroperasi mengikuti petunjuk teknis dari BGN,” ujar Alan, Asisten Lapangan SPPG Menganto.
Ia menegaskan pihaknya tetap menjaga kebersihan ketat dan sudah meminta pemilik kandang ternak turut merawat lingkungan sekitar. Namun fakta ini memunculkan pertanyaan: mengapa dapur boleh berjalan, sementara di daerah lain fasilitas serupa justru ditunda atau dihentikan sebelum lengkap persyaratannya?
Kepala Puskesmas Mojowarno Yuni menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan, bukan sertifikat resmi. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan dr. Hexawan: “SLHS belum kami terbitkan.”
Ketua LSM Bangkit Ratno Hadi menilai hal ini jauh lebih dari sekadar kelalaian administrasi. “Ini soal keamanan pangan bagi ribuan anak. Di Mojokerto dapur ditunda karena dekat kandang, di daerah lain dihentikan jika belum layak. Mengapa di Jombang boleh berjalan?” tegasnya.
Ia pun mendesak Badan Gizi Nasional segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. “Jangan sampai ada standar ganda. Seluruh persyaratan harus dipenuhi lebih dulu demi keselamatan anak-anak penerima manfaat,” tandas Ratno.
Selain itu, terungkap pula mitra pengelola dapur tersebut merupakan pegawai Bank Jombang yang menambah pertanyaan publik mengenai kelayakan pengelolaan program strategis nasional ini. (WD).
About the Author
