Oleh: Troy Evelon Pomalingo (Ketua Dewan Pembina PJS)
Pengaruh Joko Widodo dalam politik nasional masih kuat, tetapi bentuknya telah berubah. Jika saat menjabat presiden ia memiliki kekuasaan formal melalui birokrasi, kabinet, anggaran, dan aparat negara, maka setelah pemerintahan berganti ke Prabowo–Gibran, kekuatannya lebih bersifat pengaruh elektoral, jaringan elite, dan legitimasi politik warisan kekuasaan.
Secara ilmiah, pengaruh politik Jokowi dapat dibaca melalui tiga teori: coattail effect, elite network theory, dan political legacy power. Dalam Pilpres 2024, efek Jokowi terlihat nyata karena Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, dan menang dengan suara sangat besar. Saya mencatat Prabowo menang telak dan sejak awal berusaha memperluas koalisi parlemen, termasuk mendekati NasDem, PKB, bahkan PDIP.
Kekuatan Jokowi juga berasal dari modal kepuasan publik. Survei Indikator Politik Indonesia pada September 2024 menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai sekitar 75% menjelang akhir masa jabatannya. Angka ini menjelaskan mengapa “asosiasi dengan Jokowi” masih memiliki nilai politik tinggi bagi Prabowo-Gibran.
Namun, setelah Prabowo resmi memimpin, pusat gravitasi kekuasaan mulai bergeser. Survei Indikator pada satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan approval Prabowo tetap tinggi, sekitar 78%, hanya sedikit turun dari 80,9% pada Januari 2025. Ini berarti Prabowo tidak hanya bergantung pada efek Jokowi, tetapi mulai membangun legitimasi sendiri melalui isu pemberantasan korupsi, bantuan sosial, keamanan, dan program makan bergizi gratis.
Di sinilah posisi Jokowi menjadi menarik. Ia masih kuat sebagai simbol politik dan penjaga basis pemilih tertentu, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan arah pemerintahan. Prabowo memiliki karakter kepemimpinan sendiri: lebih sentralistis, lebih militeristik, dan lebih menonjolkan agenda besar negara. Saya mencatat pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan ekonomi, protes mahasiswa, isu perluasan peran militer, serta tekanan terhadap program makan gratis.
Dalam dinamika terbaru, kekuatan Jokowi juga diuji oleh tekanan ekonomi. Dalam pengamatan saya sekarang ini Pemerintah mulai mengubah arah dari agenda “pro-growth” menuju “pro-stability” karena pelemahan rupiah, tekanan pasar, beban subsidi, dan kekhawatiran investor terhadap belanja besar negara. Ini menunjukkan keputusan strategis negara kini lebih ditentukan oleh kalkulasi Prabowo, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan tekanan pasar, bukan semata oleh bayang-bayang Jokowi.
Kesimpulannya, pengaruh Jokowi masih kuat tetapi tidak absolut. Ia kuat dalam tiga hal: menjaga basis pemilih loyal, memberi legitimasi politik kepada Gibran, dan mempertahankan jaringan elite yang terbentuk selama 10 tahun berkuasa. Tetapi ia melemah dalam dua hal: tidak lagi memegang instrumen formal negara dan harus berhadapan dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang ingin membangun pusat kekuasaan sendiri.
Maka, posisi Jokowi hari ini dapat disebut sebagai king maker residual: bukan lagi raja di pusat kekuasaan, tetapi masih menjadi tokoh yang pengaruhnya dapat menentukan keseimbangan elite, terutama bila terjadi konflik antara kelompok Prabowo, kelompok Gibran, partai koalisi, dan basis pendukung lama Jokowi.
Situasi ini membuat banyak elit politik bahkan pihak Asing yg menginginkan pecah hubungan antara Prabowo – Jokowi, tetapi mereka lupa bahwa Prabowo memiliki jiwa Patriotik sehingga menjunjung tinggi loyalitas , sementara Jokowi memiliki sifat santun dan rendah hati. Perpaduan Prabowo- Jokowi merupakan kekuatan yg tidak mudah dikalahkan sehingga kedua Tokoh besar ini sangatlah tidak mungkin saling melepas genggamannya dalam mewujudkan cita-cita luhur untuk membawa Bangsa Indonesia Maju dan Sejahtera, walaupun di adu domba secara brutal sampai tidak beretika saya melihat Prabowo- Jokowi tidak pernah akan goyah.**
About the Author
