SeputarKita,Ngawi – Sejumlah warga Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, melayangkan protes keras terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat. Keluhan utama warga adalah bau tidak sedap yang berasal dari limbah dapur SPPG dan dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Bau menyengat tersebut dirasakan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Mereka menyebut aroma limbah sangat tajam, terutama pada waktu-waktu tertentu, hingga membuat lingkungan menjadi tidak nyaman untuk dihuni maupun beraktivitas.
Fauzan, salah satu warga terdampak, mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung cukup lama tanpa penanganan yang jelas. Ia menyebut bau limbah yang ditimbulkan sangat mengganggu, bahkan berdampak langsung pada usaha warga.
“Limbah SPPG baunya sangat tidak sedap, bacin sekali. Rumah kami berdampingan langsung dengan lokasi. Kami juga punya usaha jualan nasi pecel, tapi sejak ada bau itu, pengunjung jadi berkurang,” ujar Fauzan, Selasa (21/4/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya seperti Gilang dan Har. Mereka berharap ada tindakan cepat dari pengelola SPPG agar kondisi lingkungan kembali nyaman dan tidak merugikan warga sekitar.
Masalah semakin diperparah karena SPPG tersebut diduga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai. Saat hujan turun, limbah disebut meluap dan mengalir ke jalan, sehingga bau tidak sedap menyebar lebih luas.
“Kalau hujan, limbahnya meluap sampai ke jalan. Baunya makin menyengat dan sangat mengganggu,” tambah Fauzan.
SPPG Desa Ngancar diketahui dikelola oleh Yayasan Bhina Insan Cendekia Nusantara. Namun, hingga saat ini warga menilai belum ada respons konkret dari pihak pengelola terkait keluhan tersebut.
Warga mengaku telah melaporkan persoalan ini kepada Kepala Desa Ngancar, Nurhadi Hamdani, serta mengadukannya ke DPRD Kabupaten Ngawi, khususnya Komisi II. Namun, laporan tersebut disebut belum mendapat tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, Kepala SPPG Ngancar, Diana, saat ditemui awak media hanya memberikan tanggapan terbatas. Ia menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan menyarankan agar konfirmasi dilakukan kepada koordinator wilayah (korwil) SPPG Ngawi.
Di sisi lain, Sojo, anggota DPRD Ngawi Komisi II, mengakui bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di satu lokasi. Ia menyebut masih banyak SPPG di wilayah Ngawi yang belum memenuhi persyaratan, termasuk kepemilikan IPAL.
“Saya sudah koordinasikan melalui rapat di DPRD. Ternyata di Ngawi masih banyak SPPG yang belum memiliki IPAL dan belum melengkapi persyaratan yang ditentukan. Satgas SPPG juga belum mengetahui secara detail, sehingga kami belum bisa berbuat banyak,” ujar Sojo. (TA).
About the Author
