ABI Tolak Kenaikan Harga BBM

SeputarKita, Magetan – Reaksi penolakan masyarakat terhadap Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi belakangan ini semakin menguat. Koordinator Aliansi Bela Indonesia (ABI), Imam Yudhianto, SH memandang rencana pemerintah itu harus dikaji kembali karena kenaikan akan berdampak buruk bagi kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. “Iya rencana itu wajib dikaji lagi, karena dampaknya akan terjadi krisis ekonomi dan sosial. Petani, buruh, nelayan dan masyarakat marjinal kan semakin miskin dan menderita. Bahaya kalau nanti rakyat sudah marah karena menjerit menahan penderitaan,” ujarnya setelah menghadiri diskusi kebangsaan bersama anggota ABI Selasa (23/08/2022) di Magetan.

Imam menegaskan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah cepat untuk memulihkan kemiskinan baru akibat pandemi covid-19, segera mengatasi defisit anggaran negara, dan berupaya bangkit tanpa menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat. Penjelasan yang disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang menyebut bahwa kemungkinan besar Presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM itu pada pekan ini, menurutnya sanfat meresahkan dan menyakitkan hati rakyat. “Tolong Jangan membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah,” ungkapnya.

Imam menyampaikan, kenaikan harga BBM dapat memicu lonjakan inflasi yang diprediksi bisa tembus sampai angka 6,5 persen. “Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam, dan harga pertalite yang katanya dipatok Rp10 ribu akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen. Sekarang inflasi sudah 4,9 persen, ini yang tertinggi sejak tahun 2015″ tukasnya

Ia menambahkan lonjakan inflasi dapat berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat dan beresiko memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran akibat pemangkasan operasional oleh perusahaan sebagai dampak cost penggunaan energi yang meroket. ”Selain itu, sangat tidak tepat apabila pemerintah membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara lain tanpa melihat income per kapitanya. Ingat, di Indonesia ini ada 120 juta pengguna motor dan angkutan umum yang merupakan pengguna kelas menengah ke bawah. Mereka sangat rentan terhadap kenaikan harga BBM,” imbuh Imam.

Bukan hanya itu, menurutnya pemberian BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM tidak akan mengentaskan rakyat dari kesenjangan sosial, keterpurukan dan kemiskinan secara signifikan. Bahkan sebaliknya akan membuat rakyat semakin malas untuk bekerja dan mengejar kemandirian, mereka akan makin bergantung hidup pada bantuan. “Menyengsarakan rakyat itu adalah bentuk kedzaliman. Dengan kenaikan BBM, rakyat akan semakin miskin, akan terjadi kenaikan harga pangan, gizi buruk akan merajalela, kriminalitas akan meningkat. Sebaiknya pemerintah jangan selalu tunduk pada keinginan asing dan aseng. Karena pencabutan subisidi BBM ini adalah indikasi kuat praktik liberalisasi di sektor migas,” ujar Imam.

Imam berharap Pemerintah perlu segera mencari alternatif kebijakan untuk menjawab persoalan ini. Perlu dikaji ulang peruntukan anggaran negara yang kurang memiliki nilai urgensi dasar kebutuhan rakyat. Seperti, penyertaan modal negara pada BUMN dan penyediaan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum menjadi kebutuhan mendesak rakyat. “Sebaiknya anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect, bahkan berpotensi masalah, seperti pembangunan infrasuktur kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang semacam itu semestinya segera dihentikan untuk mengurangi beban APBN dan menurunkan angka hutang negara, sehingga pada akhirnya APBN akan mampu mensejahterakan rakyat dengan mencukupi kebutuhan subsidi BBM,” harapnya.

Di akhir pembicaraannya Imam menyampaikan, “Kami (ABI) akan selalu bersama rakyat, berjuang mensejahterakan rakyat, dan membela kaum yang lemah dan tertindas, serta terus menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” pungkas Imam. (red)