Cabang Dinas Pendidikan Nganjuk Dinilai Mandul Hadapi Dugaan Pungli, Konfirmasi ke Kadis Dihalangi
SeputarKita, Nganjuk — Peran pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk dipertanyakan setelah dugaan pungutan liar (pungli) mencuat di SMK Negeri 2 Bagor dan SMK Negeri 1 Lengkong. Keluhan wali murid yang beredar luas di media sosial menyebut adanya pungutan seragam hingga jutaan rupiah per siswa, serta pungutan uang gedung ratusan ribu rupiah yang disetor secara angsuran setiap bulan.
Kamis (6/8/2026), awak media Seputar Kita mendatangi kantor Cabang Dinas Pendidikan Nganjuk guna meminta penjelasan sekaligus konfirmasi terkait dugaan tersebut. Namun upaya menemui Kepala Cabang Dinas, M. Ardiyanto, S.Pd., M.M., tidak menemui hasil. Salah satu staf justru bersikap menghalangi dan menyuarakan dengan nada lantang, seakan menutup akses informasi bagi awak media.
“Untuk apa menemui Kepala Dinas? Kalau mau menemui harus lewat kami dulu,” ujar staf tersebut, yang dinilai seolah-olah menghalangi tugas jurnalistik memperoleh informasi akurat.
Upaya menghubungi Kepala Cabang Dinas melalui telepon dan pesan WhatsApp juga tidak mendapat tanggapan sama sekali hingga berita ini diterbitkan.
Padahal, Permendikbud No. 75 Tahun 2016 secara tegas melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri. Kebijakan ini pun ditegaskan kembali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang melarang sekolah negeri menarik biaya seragam maupun iuran apa pun, dengan ancaman sanksi administratif bagi pelanggar.
Masyarakat pun mempertanyakan fungsi pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Nganjuk. Jika pungutan yang dilarang peraturan tetap berlangsung tanpa ada tindakan penertiban maupun teguran, maka pengawasan yang dijalankan dinilai mandul dan tidak berfungsi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya meminta tanggapan resmi masih terus diusahakan namun belum memperoleh jawaban. Redaksi berharap pihak Cabang Dinas segera memberikan penjelasan sekaligus langkah nyata demi menertibkan pungutan yang membebani wali murid. (NT).
