MUNDURNYA GIBRAN DARI JABATAN WAKIL PRESIDEN: UJIAN KONSTITUSI DAN BUKTI BURUKNYA TATA KELOLA PEMILU KPU RI

0
SURYA

Oleh: Surya, S.H.  Pemerhati Hukum dan Demokrasi
Opini Hukum dan Tata Negara

Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar peristiwa politik biasa. Peristiwa ini harus dibaca sebagai persoalan serius dalam perjalanan demokrasi, penegakan konstitusi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang diperoleh melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, setiap orang yang menduduki jabatan tersebut wajib memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, pengecualian, ataupun standar ganda hanya karena seseorang memiliki hubungan kekuasaan atau kedekatan politik.

Pengunduran diri Gibran yang diberitakan pada November 2026, setelah muncul persoalan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya, seharusnya tidak menghentikan pembahasan mengenai bagaimana proses pencalonan tersebut dapat berlangsung sejak awal.

Justru di sinilah persoalan yang jauh lebih mendasar harus dibuka: siapa yang bertanggung jawab apabila proses pencalonan seorang calon Wakil Presiden ternyata menyisakan persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan administrasi dan kepastian hukumnya?

1. Persoalan Gibran bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan konstitusi

Dalam negara hukum, setiap jabatan publik harus diperoleh melalui mekanisme yang sah. Ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Kontroversi pencalonan Gibran tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pemaknaan persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan tersebut kemudian memunculkan perdebatan luas mengenai etika kekuasaan, konflik kepentingan, dan independensi lembaga peradilan.

Persoalan itu semakin kompleks ketika persyaratan pendidikan Gibran turut menjadi objek pemeriksaan dan sengketa hukum pada tahun 2026.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi bagian penting dari rangkaian perkembangan hukum yang harus dikaji secara utuh.

Dengan demikian, persoalan ini tidak semestinya disederhanakan menjadi persoalan pribadi seorang Wakil Presiden. Yang harus dievaluasi adalah keseluruhan proses administrasi, regulasi, verifikasi, dan pengawasan yang memungkinkan pencalonan tersebut berlangsung.

2. KPU RI harus bertanggung jawab atas kualitas tata kelola pencalonan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kedudukan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

KPU bukan sekadar lembaga yang bertugas menerima berkas pendaftaran, memeriksa kelengkapan dokumen secara formal, kemudian menetapkan pasangan calon.

KPU mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan berdasarkan prinsip independensi, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan prinsip penyelenggaraan pemilu, antara lain:

  • Mandiri.
  • Jujur dan adil.
  • Berkepastian hukum.
  • Tertib dan terbuka.
  • Proporsional dan profesional.
  • Akuntabel.
  • Efektif dan efisien.

Pertanyaannya, apakah seluruh prinsip tersebut telah dijalankan secara optimal dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024?

Apabila kemudian muncul persoalan serius mengenai keabsahan dokumen persyaratan calon, perubahan regulasi, dan mekanisme verifikasi administrasi, maka KPU tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa seluruh tahapan telah selesai.

Penyelesaian tahapan pemilu bukan berarti seluruh tindakan administratif penyelenggara otomatis terbebas dari evaluasi hukum dan etik.

KPU harus bersedia membuka ruang pertanggungjawaban institusional. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana verifikasi dilakukan, dokumen apa yang dijadikan dasar, siapa yang mengambil keputusan, serta bagaimana prosedur dan pertimbangan hukumnya.

3. Perubahan regulasi pencalonan harus menjadi objek evaluasi serius

Salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian adalah proses pembentukan dan perubahan regulasi pencalonan melalui Peraturan KPU.

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi bagian dari kontroversi yang kemudian dipersoalkan oleh sejumlah pihak.

Apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian antara materi yang dibahas dalam proses konsultasi, uji publik, atau rapat dengan DPR dengan rumusan regulasi yang akhirnya ditetapkan, persoalan tersebut wajib diperiksa secara objektif.

Peraturan teknis tidak boleh dipergunakan untuk menciptakan ketidakpastian hukum, apalagi memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Kewenangan KPU dalam menyusun peraturan bukan kewenangan tanpa batas. Kewenangan tersebut harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan yang baik, serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Jika terbukti terdapat pelanggaran prosedur atau etik, harus ada pertanggungjawaban sesuai kewenangan lembaga yang berwenang.

4. Mundurnya Gibran tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menghindari evaluasi hukum

Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden merupakan satu persoalan, sedangkan pertanggungjawaban atas proses pencalonan merupakan persoalan yang berbeda.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Pengunduran diri tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengevaluasi proses administrasi pencalonan. Demikian pula, pengunduran diri tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana ataupun kesalahan pribadi.

Namun, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, atau perbuatan melawan hukum lainnya, maka penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tidak boleh ada pihak yang kebal dari pemeriksaan.

Prinsip equality before the law sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus berlaku kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

Oleh sebab itu, persoalan ini harus diselesaikan secara transparan, objektif, dan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kompromi politik.

5. DKPP, Bawaslu, DPR, dan aparat penegak hukum harus menjalankan kewenangannya

Peristiwa ini juga menjadi momentum untuk menguji efektivitas sistem pengawasan pemilu di Indonesia.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bawaslu memiliki kewenangan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu sesuai ruang lingkup kewenangannya.

DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menjalankan mekanisme konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung bukti permulaan yang cukup dan berada dalam kewenangannya.

Semua lembaga tersebut tidak boleh saling melempar tanggung jawab.

Jika terdapat persoalan etik, periksa secara etik. Jika terdapat persoalan administrasi, selesaikan melalui mekanisme administrasi dan peradilan yang berwenang. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, lakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum acara.

Negara tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini berakhir hanya dengan pernyataan politik.

6. Kegagalan tata kelola pemilu merupakan ancaman terhadap kepercayaan rakyat

Pemilu bukan sekadar kegiatan lima tahunan untuk memilih pemimpin. Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Ketika masyarakat mempertanyakan keabsahan persyaratan calon, independensi penyelenggara, dan konsistensi penerapan peraturan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi KPU, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

KPU seharusnya menjadi penjaga integritas pemilu, bukan justru menjadi institusi yang terus-menerus dipertanyakan akibat persoalan administrasi dan regulasi.

Kemandirian KPU sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Independensi harus dibuktikan melalui keberanian mengambil keputusan berdasarkan hukum, sekalipun keputusan tersebut tidak menguntungkan pihak yang memiliki kekuasaan politik.

Apabila prinsip tersebut tidak dijalankan, maka demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal yang kehilangan substansi keadilan.

7. Reformasi dan evaluasi menyeluruh terhadap KPU RI sudah menjadi kebutuhan

Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi nasional terhadap sistem penyelenggaraan pemilu.

Evaluasi tidak boleh hanya diarahkan kepada individu, tetapi juga kepada sistem, prosedur, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengawasan internal KPU.

Masyarakat berhak menuntut:

  1. Audit dan evaluasi menyeluruh terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
  2. Pemeriksaan terhadap prosedur verifikasi persyaratan administrasi calon.
  3. Pemeriksaan terhadap proses pembentukan dan penetapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur.
  4. Penelusuran tanggung jawab pejabat dan komisioner yang terlibat sesuai kewenangan dan bukti.
  5. Pemeriksaan etik oleh DKPP apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik.
  6. Penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.
  7. Reformasi mekanisme pengawasan dan transparansi penyelenggaraan pemilu.

Evaluasi tersebut penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.

PENUTUP: JANGAN BIARKAN DEMOKRASI MENJADI KORBAN KEPENTINGAN KEKUASAAN

Mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden harus menjadi titik awal pembenahan, bukan akhir dari pertanyaan publik.

Persoalan yang sesungguhnya bukan hanya siapa yang mundur, siapa yang menggantikan, atau siapa yang memperoleh keuntungan politik dari perubahan tersebut.

Persoalan yang lebih penting adalah apakah hukum telah ditegakkan secara konsisten, apakah penyelenggara pemilu telah bekerja secara profesional dan independen, serta apakah hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil benar-benar dilindungi.

KPU RI harus berani mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang berada dalam kewenangannya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum dan etik sesuai tingkat kesalahan serta pembuktian.

Tidak boleh ada institusi yang merasa berada di atas evaluasi publik. Tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih tinggi daripada konstitusi.

Jabatan dapat berakhir, kekuasaan dapat berganti, tetapi tanggung jawab hukum tidak boleh hilang begitu saja.

Indonesia membutuhkan demokrasi yang dibangun di atas kejujuran, bukan rekayasa regulasi; dibangun di atas kepastian hukum, bukan kepentingan kekuasaan; dan dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kehendak segelintir elite.

Sebab pada akhirnya, konstitusi bukan milik penguasa. Konstitusi adalah landasan negara yang wajib dihormati oleh siapa pun.

HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS KEKUASAAN, BUKAN BERLUTUT DI HADAPAN KEKUASAAN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *