Anggaran PUPR Jombang Tembus Rp115,39 Miliar, Jalan dan Irigasi Jadi Prioritas Pembangunan 2026
Seputarkita,JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar Rp115,39 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada APBD 2026. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi irigasi, hingga normalisasi saluran air.
Sejumlah Proyek Strategis Daerah (PSD) juga menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Agung Setiaji, ST, mewakili Kepala Dinas PUPR Imam Bustomi, ST, mengatakan program pembangunan infrastruktur tahun ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sektor jalan, sejumlah pekerjaan strategis telah dilaksanakan. Di antaranya peningkatan ruas Cukir–Mojowarno melalui pelapisan aspal hotmix dan pelebaran jalan, serta rekonstruksi ruas Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, dengan anggaran sekitar Rp2,87 miliar.
Pembangunan juga menyasar kawasan pedesaan. Salah satunya pembangunan jalan beton rigid di Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan. Selain itu, peningkatan konektivitas dilakukan melalui pelebaran jembatan dan perbaikan ruas Wonoayu–Pakis.
Untuk menjaga kondisi infrastruktur tetap optimal, Dinas PUPR mengandalkan program Mandor Jalan. Program tersebut membagi tim pengawasan dan penanganan ke dalam empat wilayah, yakni Jombang, Mojoagung, Ngoro, dan Ploso.
“Pembagian wilayah ini diharapkan mempercepat respons terhadap kerusakan jalan maupun kebutuhan pemeliharaan di lapangan,” kata Agung saat ditemui di kantor Dinas PUPR Jombang, Jalan KH Ramli Tamim.
Sementara itu, rencana pembangunan Flyover Mengkreng telah memasuki tahapan persiapan lanjutan. Hingga 30 Oktober 2026, prosesnya berada pada tahap penilaian harga lahan atau appraisal dengan mengacu pada desain akhir atau Detail Engineering Design (DED).
Perkuat Infrastruktur Pengairan
Selain infrastruktur jalan, Dinas PUPR Jombang juga memprioritaskan sektor sumber daya air (SDA). Sejumlah pekerjaan normalisasi saluran dan afvoer dilakukan untuk memperlancar aliran air, menjaga fungsi irigasi pertanian, serta mengurangi risiko genangan dan banjir.
Salah satu pekerjaan yang dilaksanakan adalah normalisasi saluran primer di wilayah Tanggalrejo sepanjang 845 meter oleh Tim Alat Kelengkapan (Alkal) PUPR. Normalisasi Afvoer Miagan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran dan fungsi sistem drainase.
Rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi turut menjadi bagian dari program tersebut. Upaya ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian sekaligus mendukung produktivitas dan ketahanan pangan daerah.
Di bidang pelayanan publik, Dinas PUPR juga mengembangkan layanan digital untuk fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK).
Menurut Agung, digitalisasi layanan diharapkan mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi serta kepastian persyaratan tata ruang.
Program lainnya mencakup produksi aspal secara mandiri, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembenahan tata kelola pembangunan infrastruktur.
Bina Marga Terima Anggaran Terbesar
Dari sisi anggaran, pada APBD induk 2026 Dinas PUPR Jombang mengelola pagu sekitar Rp115,39 miliar. Sektor Bina Marga memperoleh alokasi terbesar, yakni sekitar Rp78,09 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan rutin dan berkala jalan.
“Di dalamnya termasuk lima paket Proyek Strategis Daerah (PSD) jalan dengan nilai total sekitar Rp13,5 miliar,” jelas Agung.
Sejumlah ruas yang masuk dalam program tersebut meliputi Mojolegi–Panglungan, Mojoagung–Mojoduwur, Made–Asemgede, serta Gebangbunder–Plandaan.
Sementara itu, sektor Sumber Daya Air memperoleh alokasi sekitar Rp5,07 miliar untuk mendukung rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigas serta normalisasi saluran.
Dinas PUPR juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp27 miliar untuk kegiatan swakelola. Dana tersebut terdiri atas pengadaan bahan material sekitar Rp20,74 miliar dan pembayaran upah pekerja lapangan sekitar Rp6,55 miliar.
P-APBD Tambah Rp10,36 Miliar
Penguatan pembangunan infrastruktur berlanjut melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Dinas PUPR kembali memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp10,36 miliar yang diarahkan untuk penanganan jalan dan pengadaan material pemeliharaan.
Dari tambahan tersebut, sekitar Rp8,06 miliar dialokasikan untuk lima paket pekerjaan jalan, termasuk program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Lima ruas yang menjadi sasaran pekerjaan meliputi Kesamben–Podoroto, Pulorejo–Gumulan, Mojokrapak–Beweh, jalan di Desa Mojokrapak, serta Daditunggal–Gedongombo.
Selain itu, P-APBD 2026 mengalokasikan sekitar Rp2,47 miliar untuk pengadaan aspal drum melalui mekanisme e-purchasing. Pengadaan tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan pemeliharaan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Jombang.
Agung menegaskan, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau selesainya pekerjaan fisik. Kualitas hasil pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi tolak ukur utama.
“Yang terpenting bukan hanya penyerapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan, tetapi bagaimana hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerataan penanganan infrastruktur, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan pemeliharaan harus menjadi perhatian,” pungkasnya.(WD)
