KEMBALINYA PENEGAKAN HUKUM YANG LAMA HILANG
Ketika Dugaan Penyadapan Presiden dan Pengunduran Diri Wakil Presiden Menguji Supremasi Hukum di Indonesia
Opini ini ditulis Oleh: Surya, S.H. Pemerhati Hukum dan Ketua Umum Swastika Advokasi Nusantara
Ada satu pertanyaan besar yang seharusnya direnungkan oleh seluruh rakyat Indonesia hari ini: apakah hukum di negeri ini benar-benar sedang kembali menemukan kewibawaannya, ataukah kita hanya sedang menyaksikan perubahan arah kekuasaan yang kebetulan dibungkus dengan proses hukum?
Peristiwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat, tokoh publik, aktivis, jurnalis, dan kalangan lainnya telah membuka persoalan serius mengenai integritas penegakan hukum dan penggunaan kewenangan negara.
Kasus ini bukan sekadar persoalan penyadapan. Ini menyangkut batas kewenangan aparat, perlindungan hak privasi warga negara, penyalahgunaan alat negara, serta kemungkinan adanya praktik penghilangan atau penghapusan bukti elektronik.
Ketika aparat penegak hukum sendiri diduga terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka persoalannya menjadi jauh lebih serius. Sebab, bagaimana mungkin masyarakat diminta menghormati hukum apabila mereka yang seharusnya menjadi penjaga hukum justru diduga melakukan pelanggaran?
Penyadapan Presiden: Hukum Tidak Boleh Berhenti Pada Pelaku Lapangan
Penetapan sejumlah personel kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal merupakan perkembangan yang patut mendapat perhatian publik.
Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka atau penahanan beberapa orang.
Publik berhak mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan individual, penyalahgunaan kewenangan dalam sebuah institusi, atau bagian dari suatu rangkaian tindakan yang melibatkan pihak-pihak lain.
Penyidik harus mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, siapa yang memfasilitasi, siapa yang memperoleh manfaat, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan tersebut.
Tentunya, seluruh pertanyaan itu harus dijawab melalui alat bukti dan proses hukum, bukan melalui spekulasi maupun tuduhan tanpa dasar.
Jika benar terdapat penyalahgunaan perangkat penyadapan negara, maka persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai ancaman terhadap seorang Presiden. Ini adalah ancaman terhadap prinsip negara hukum dan hak konstitusional setiap warga negara.
Sebab, hari ini yang diduga menjadi sasaran adalah Presiden. Besok, bisa saja masyarakat biasa, wartawan, aktivis, pengusaha, atau siapa pun yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pihak tertentu.
Gibran Dan Ujian Supremasi Hukum
Di tengah perkembangan perkara penyadapan, Indonesia juga dihadapkan pada dinamika konstitusional menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden kembali menjadi perhatian setelah muncul perkembangan putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR.
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Pada 11 November, Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar pengunduran diri tersebut.
Perkembangan ini tentu menimbulkan pertanyaan konstitusional yang harus dijawab secara terbuka: bagaimana status pengunduran diri tersebut secara formal, bagaimana prosedur konstitusional selanjutnya, dan bagaimana memastikan seluruh proses berjalan sesuai UUD 1945?
Bagi saya, persoalan ini harus ditempatkan dalam satu prinsip mendasar: tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk pejabat tertinggi negara.
Jabatan Wakil Presiden bukanlah kekebalan hukum. Sebaliknya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memberikan keteladanan dalam menghormati konstitusi.
Namun demikian, proses hukum juga tidak boleh dijadikan alat untuk membenarkan kepentingan politik tertentu. Setiap keputusan harus didasarkan pada hukum, bukti, kewenangan lembaga, dan prosedur yang sah.
Jangan Sampai Hukum Hanya Tajam Ketika Menyentuh Kekuasaan Tertentu
Inilah bagian yang paling penting.
Selama bertahun-tahun, masyarakat sering mempertanyakan mengapa penegakan hukum terhadap persoalan yang melibatkan kekuasaan terkesan berjalan lambat, sementara perkara yang melibatkan masyarakat kecil dapat diproses dengan begitu cepat.
Pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan yang tanpa alasan. Itu merupakan kritik publik yang harus dijawab melalui transparansi dan konsistensi penegakan hukum.
Jika dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat diusut secara serius, maka dugaan penyalahgunaan kewenangan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga proyek-proyek yang menggunakan uang rakyat juga harus mendapatkan perhatian yang sama.
Jangan sampai negara terlihat begitu serius ketika kepentingan kekuasaan terganggu, tetapi kehilangan ketegasan ketika masyarakat melaporkan dugaan korupsi, penyimpangan anggaran, kerusakan lingkungan, dan berbagai persoalan pelayanan publik.
Hukum harus berdiri tegak bukan karena siapa yang menjadi korban, melainkan karena ada dugaan perbuatan yang melanggar hukum.
Momentum Mengembalikan Kepercayaan Rakyat
Perkembangan kasus penyadapan dan dinamika pengunduran diri Wakil Presiden semestinya menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan lembaga negara.
Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian:
- Pengusutan dugaan penyadapan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah atau memfasilitasi tindakan tersebut.
- Dugaan penghapusan bukti elektronik harus diusut secara serius agar tidak ada upaya menghilangkan jejak peristiwa.
- Proses konstitusional terkait kedudukan Wakil Presiden harus dijalankan berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- Aparat penegak hukum harus menunjukkan konsistensi dalam menangani laporan masyarakat, termasuk perkara dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
- Tidak boleh ada intervensi politik yang menghambat proses hukum maupun menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik.
Penutup: Rakyat Tidak Membutuhkan Hukum Yang Memihak, Tetapi Hukum Yang Berani Berdiri Tegak
Kembalinya penegakan hukum yang selama ini dirindukan masyarakat tidak cukup dibuktikan dengan penangkapan sejumlah pejabat, penetapan tersangka, ataupun pengunduran diri seorang pejabat negara.
Ukuran sesungguhnya adalah keberanian negara untuk menegakkan hukum secara konsisten, termasuk ketika perkara tersebut menyentuh orang-orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan jaringan politik.
Presiden, Wakil Presiden, menteri, kepala daerah, aparat penegak hukum, pengusaha, aktivis, hingga rakyat biasa harus tunduk pada prinsip hukum yang sama.
Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi tontonan ketika kekuasaan sedang berkonflik, lalu kembali senyap ketika persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat muncul ke permukaan.
Indonesia tidak kekurangan aturan hukum. Yang selalu ditunggu masyarakat adalah keberanian untuk menjalankannya tanpa pandang bulu.
Karena sesungguhnya, negara hukum bukanlah negara yang hanya mampu menghukum orang-orang kecil, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa tidak seorang pun, setinggi apa pun jabatannya, berada di atas hukum.
