Masuk Radar Kejaksaan, Lapdu Pengadaan Lahan TPA Botok Tunggu Telaah
Seputarkita,MAGETAN – Pengadaan lahan untuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Botok di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, kini menjadi perhatian melalui laporan informasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Swastika Advokasi Nusantara kepada Kejaksaan Negeri Magetan.
Laporan tertanggal 25 Oktober 2026 dengan Nomor: 799/LP-DUGAAN-TIPIKOR/LBH-SAN/X/2026 tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Pelapor meminta agar aparat penegak hukum melakukan penelaahan dan pendalaman terhadap proses pengadaan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah tersebut.
Ketua Umum LBH Swastika Advokasi Nusantara, Surya, S.H., menyampaikan bahwa pengaduan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan aset untuk kepentingan publik.
Dalam materi pengaduannya, terdapat sejumlah informasi awal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya menyangkut pengadaan tanah dengan luas sekitar 4,5 hektare dan nilai pembelian kurang lebih Rp4,5 miliar. Angka tersebut, menurut laporan, masih memerlukan verifikasi melalui dokumen resmi pemerintah daerah.
Persoalan lainnya adalah adanya informasi mengenai hambatan pengadaan lahan tambahan yang berkaitan dengan status Lahan Baku Sawah (LBS) dan kesesuaian tata ruang. Sementara itu, pembangunan fasilitas TPA Botok dilaporkan belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
Soroti Perencanaan hingga Penggunaan APBD
LBH Swastika Advokasi Nusantara menilai perlu ada penelusuran menyeluruh terhadap proses pengadaan tanah tersebut. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan lokasi, pemeriksaan tata ruang, penilaian harga tanah, pembayaran, hingga pencatatan sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Magetan.
Sejumlah pertanyaan mendasar turut menjadi perhatian, di antaranya apakah sebelum pembelian dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status dan kelayakan tanah, apakah harga pembelian telah sesuai dengan hasil penilaian yang sah, serta apakah seluruh pembayaran telah diterima oleh pihak yang berhak.
Selain itu, perlu dipastikan apakah tanah yang telah dibeli sudah tercatat secara benar dalam administrasi barang milik daerah dan apakah penggunaannya sesuai dengan tujuan awal pengadaan.
Menurut pelapor, apabila lahan telah dibeli menggunakan APBD tetapi belum dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab dan dampaknya terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
Minta Kejaksaan Telusuri Potensi Penyimpangan
Dalam laporan tersebut, LBH Swastika Advokasi Nusantara juga meminta Kejaksaan Negeri Magetan menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan administrasi, transaksi tidak sah, penggelembungan harga, penyalahgunaan kewenangan, maupun perbuatan melawan hukum lainnya apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Pelapor turut meminta agar dokumen perencanaan pembangunan, APBD dan DPA perangkat daerah terkait, bukti pembayaran, laporan penilaian harga tanah, dokumen peralihan hak, sertifikat, dokumen status LBS, serta laporan pengawasan Inspektorat dapat ditelusuri.
Surya menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bentuk tuduhan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, informasi dan persoalan yang disampaikan dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan objektif oleh aparat penegak hukum.
“Pengadaan tanah yang menggunakan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan pembangunan harus dijelaskan, dan setiap indikasi penyimpangan yang didukung bukti harus ditindaklanjuti sesuai hukum,” demikian penegasan dalam materi pengaduan tersebut.
Menunggu Respons dan Telaah Kejaksaan
Kini, perhatian tertuju pada langkah Kejaksaan Negeri Magetan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. LBH Swastika Advokasi Nusantara secara resmi meminta agar laporan diterima dan diregistrasi, kemudian dilakukan penelaahan awal untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana.
Apabila ditemukan dasar yang cukup, pelapor meminta agar proses dilanjutkan melalui penyelidikan sesuai kewenangan, termasuk menelusuri aliran pembayaran, legalitas transaksi, penerima manfaat, serta kemungkinan timbulnya kerugian keuangan daerah.
LBH Swastika Advokasi Nusantara juga meminta agar perkembangan penanganan pengaduan dapat diinformasikan kepada pelapor sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Persoalan pengadaan lahan TPA Botok kini menjadi ujian penting bagi transparansi pengelolaan anggaran daerah dan akuntabilitas pembangunan fasilitas publik.
Publik tentu berharap setiap rupiah APBD yang telah dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila ditemukan persoalan administrasi, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Namun, apabila ditemukan bukti adanya tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. ( RED/007)
