Dua Transaksi Miliaran Rupiah di RSU Tangsel Disorot, Swastika Siapkan Laporan ke Kejati Banten
Seputarkita, TANGERANG SELATAN – Swastika Advokasi Nusantara mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten terkait persoalan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas LKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025, khususnya mengenai pengelolaan pendapatan dan pembayaran bagi hasil kerja sama operasional (KSO) pelayanan hemodialisis dengan PT SJM.
Dalam materi pengaduannya, Swastika menyoroti dua nilai transaksi yang menjadi perhatian dalam uraian temuan BPK RI.
Pertama, klaim pelayanan hemodialisis kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp.2.139.688.850 yang disebut belum diakui, dicatat, dan disajikan secara bruto.
Kedua, pembayaran bagi hasil kepada PT SJM sebesar Rp.1.722.228.795 yang disebut belum dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun Anggaran 2025.
Kedua nilai transaksi tersebut menjadi perhatian Swastika karena menyangkut tata kelola penerimaan dan pengeluaran keuangan BLUD yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Direktur RSU Sudah Memberikan Jawaban, Swastika Minta Pembuktian
Sebelum membawa persoalan ini ke ranah penegakan hukum, Swastika Advokasi Nusantara sebelumnya telah melayangkan somasi dan permintaan klarifikasi kepada Direktur RSU Kota Tangerang Selatan melalui surat Nomor 977/SOMASI/LBH.SAN/RSUD/2026 tertanggal 31 Oktober 2026.
Direktur RSU Kota Tangerang Selatan kemudian memberikan jawaban melalui surat Nomor 8145/RSUTANGSEL/2026 tertanggal 5 November 2026.
Dalam surat tersebut, pihak manajemen RSU menyatakan bahwa seluruh area tata kelola administrasi terkait pendapatan KSO pelayanan hemodialisis, termasuk mekanisme pencatatan pendapatan secara bruto dan penyesuaian administratif pada RBA BLUD, telah ditindaklanjuti.
Namun, manajemen RSU juga menyampaikan bahwa dokumen pendukung dan implementasi tindak lanjut tersebut masih dalam proses validasi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
Menanggapi jawaban tersebut, Swastika menilai masih diperlukan pembuktian yang lebih konkret melalui dokumen pendukung dan hasil validasi resmi BPK.
Ketua Umum Swastika Advokasi Nusantara, Surya, S.H., menegaskan bahwa pihaknya menghargai jawaban yang telah disampaikan Direktur RSU. Akan tetapi, menurutnya, pernyataan bahwa persoalan telah ditindaklanjuti secara administratif harus dapat dibuktikan.
“Kalau memang seluruh persoalan administrasi sudah diselesaikan, tentu harus ada bukti yang jelas. Kami ingin mengetahui bagaimana koreksi pencatatan pendapatan dilakukan, bagaimana pembayaran bagi hasil kepada PT SJM dipertanggungjawabkan, serta bagaimana status penyesuaian RBA BLUD tersebut,” tegas Surya.
Desak Kejati Banten Telusuri Aliran Transaksi
Melalui laporan dan pengaduan yang disampaikan, Swastika meminta Kejaksaan Tinggi Banten melakukan telaah dan pendalaman terhadap persoalan tersebut.
Tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, Swastika juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dasar perjanjian KSO, mekanisme penerimaan klaim BPJS, proses pembayaran bagi hasil, pihak-pihak yang menyetujui transaksi, hingga aliran dana yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
Swastika juga meminta dilakukan klarifikasi terhadap manajemen RSU dan pihak PT SJM, termasuk pemeriksaan dokumen perjanjian KSO Nomor SP/KSO-SJM/001/III/2023 dan Nomor 100.3.7.1/0331-Penunjang/2023.
Menurut Surya, pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan agar dapat diketahui apakah persoalan tersebut hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan administrasi atau terdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
“Kami tidak ingin persoalan yang menyangkut transaksi miliaran rupiah hanya berhenti pada pernyataan bahwa semuanya sudah diperbaiki secara administratif. Harus ada pemeriksaan yang objektif untuk memastikan seluruh penerimaan dan pengeluaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Kortastipidkor Polri Juga Akan Menjadi Tujuan Pengaduan
Tidak berhenti pada Kejaksaan Tinggi Banten, Swastika Advokasi Nusantara juga menegaskan akan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Kortastipidkor Polri (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri).
Langkah tersebut dimaksudkan agar persoalan tata kelola keuangan BLUD RSU Kota Tangerang Selatan mendapatkan perhatian dan pendalaman dari aparat pemberantasan tindak pidana korupsi.
Swastika berharap Kejati Banten dan Kortastipidkor Polri dapat melakukan telaah secara profesional, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran, transaksi yang tidak didukung dokumen memadai, maupun potensi kerugian keuangan daerah.
Selain itu, Swastika meminta BPK RI Perwakilan Provinsi Banten dan Inspektorat Daerah Kota Tangerang Selatan memberikan perhatian terhadap tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK.
Surya: Jangan Sampai Pengawasan Hanya Berhenti di Atas Kertas
Surya menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan rumah sakit daerah merupakan bagian dari kepentingan masyarakat.
Menurutnya, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pelayanan publik, tetapi fleksibilitas tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.
“Uang publik harus dipertanggungjawabkan. Rumah sakit daerah bukan hanya dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang baik, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah yang dikelola memiliki dasar penerimaan dan pengeluaran yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Swastika tidak sedang menyimpulkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu.
Namun, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan mengenai penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, pihaknya meminta agar aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
“Kami menghormati asas praduga tidak bersalah. Tetapi kami juga meminta agar setiap temuan yang menyangkut pengelolaan uang publik diperiksa secara serius. Jangan sampai rekomendasi pemeriksaan hanya menjadi dokumen administratif tanpa pengawasan yang benar-benar memastikan pertanggungjawabannya,” pungkas Surya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil validasi akhir BPK RI Perwakilan Provinsi Banten yang menjadi dasar untuk menyimpulkan seluruh tindak lanjut telah selesai. Swastika Advokasi Nusantara menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur pengawasan dan mekanisme hukum yang berlaku. ( Red/007)
