Transaksi Rp3,86 Miliar di RSU Tangsel Jadi Sorotan, Swastika Advokasi Nusantara Lapor Kortastipidkor
SWASTIKA ADVOKASI NUSANTARA DESAK KORTASTIPIDKOR POLRI USUT DUGAAN PENYIMPANGAN KEUANGAN RSUD TANGSEL, TRANSAKSI CAPAI RP3,86 MILIAR
Seputarkita, Tangerang Selatan – Swastika Advokasi Nusantara resmi melayangkan laporan dan pengaduan kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait dugaan penyimpangan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025.
Laporan tersebut berkaitan dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025, khususnya mengenai pengelolaan pendapatan klaim pelayanan hemodialisis BPJS Kesehatan dan pembayaran bagi hasil kerja sama operasional (KSO) dengan pihak swasta, PT SJM.
Dalam dokumen pengaduannya, Swastika Advokasi Nusantara menyoroti dua nilai transaksi yang dinilai membutuhkan pendalaman serius oleh aparat penegak hukum.
Pertama, pendapatan klaim pelayanan hemodialisis BPJS Kesehatan sebesar Rp.2.139.688.850 yang dalam uraian temuan BPK disebut belum diakui, dicatat, dan disajikan secara bruto sebagaimana mestinya.
Kedua, pembayaran bagi hasil kepada PT SJM sebesar Rp.1.722.228.795 yang disebut belum dianggarkan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Tahun Anggaran 2025.
Dengan demikian, total nilai kedua transaksi yang menjadi objek pengaduan mencapai Rp3.861.917.645 atau sekitar Rp3,86 miliar.
Ketua Umum Swastika Advokasi Nusantara, Surya, S.H., bersama Ketua Bidang Hukum dan Peradilan, Jimmi Simanjuntak, S.H., meminta Kortastipidkor Polri tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi administrasi, tetapi juga menelusuri substansi transaksi, mekanisme pembayaran, serta aliran dana yang berkaitan dengan kerja sama operasional tersebut.
Menurut pelapor, persoalan pengakuan pendapatan dan pembayaran bagi hasil yang menjadi perhatian BPK perlu diuji secara menyeluruh untuk memastikan apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan BLUD.
“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara objektif dan profesional. Jangan sampai persoalan pengelolaan keuangan publik dengan nilai miliaran rupiah hanya berhenti pada penjelasan administratif tanpa memastikan bagaimana transaksi tersebut sebenarnya berlangsung,” demikian sikap yang disampaikan dalam materi pengaduan Swastika Advokasi Nusantara.
SOMASI SUDAH DILAYANGKAN, DIREKTUR RSU TELAH MEMBERIKAN JAWABAN
Sebelum melaporkan persoalan tersebut kepada Kortastipidkor Polri, Swastika Advokasi Nusantara mengaku telah menempuh langkah konfirmasi melalui somasi kepada Direktur RSU Kota Tangerang Selatan.
Somasi tersebut disampaikan melalui surat Nomor 977/SOMASI/LBH.SAN/RSUD/2026 tertanggal 31 Oktober 2026.
Pihak RSU kemudian memberikan jawaban melalui surat Nomor 8145/RSUTANGSEL/2026 tertanggal 5 November 2026.
Dalam jawaban tersebut, manajemen RSU menyatakan telah menindaklanjuti persoalan administrasi KSO pelayanan hemodialisis, termasuk mekanisme pencatatan pendapatan secara bruto dan penyesuaian administratif pada RBA BLUD.
Namun, dalam jawaban yang sama disebutkan bahwa dokumen pendukung dan implementasi tindak lanjut masih dalam proses validasi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Swastika Advokasi Nusantara meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara independen.
Pelapor menilai, klaim penyelesaian administratif harus dapat dibuktikan melalui dokumen resmi, rekonsiliasi transaksi, bukti pembayaran, serta hasil validasi pemeriksaan BPK.
KORTASTIPIDKOR DIMINTA TELUSURI ALIRAN DANA DAN KERJA SAMA PT SJM
Dalam laporan pengaduannya, Swastika Advokasi Nusantara meminta Kortastipidkor Polri menelusuri secara menyeluruh mekanisme kerja sama operasional pelayanan hemodialisis antara RSU Kota Tangerang Selatan dan PT SJM.
Termasuk di antaranya dasar penunjukan mitra, proses penyusunan perjanjian, mekanisme penghitungan bagi hasil, proses penganggaran, pihak yang menyetujui pembayaran, hingga bukti pertanggungjawaban keuangan.
Selain itu, aparat juga diminta menelusuri penerimaan klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp.2,13 miliar, mulai dari proses pengajuan klaim, pembayaran, rekening penerima, pencatatan pembukuan, hingga rekonsiliasi antara nilai pelayanan dan penerimaan yang sebenarnya.
Swastika Advokasi Nusantara juga meminta koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten dan Inspektorat Daerah Kota Tangerang Selatan untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Pelapor secara khusus meminta agar dokumen fisik maupun elektronik yang berkaitan dengan transaksi tersebut tetap dijaga keutuhan dan keasliannya, termasuk kontrak KSO, RBA, rekening koran, bukti transfer, dokumen klaim BPJS, jurnal akuntansi, serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
JANGAN BERHENTI PADA KOREKSI ADMINISTRASI
Surya, S.H. menegaskan bahwa laporan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang institusi RSU Kota Tangerang Selatan maupun pihak tertentu.
Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan keuangan publik merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk memastikan anggaran dan pendapatan pelayanan kesehatan dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menekankan bahwa apabila seluruh transaksi memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pemeriksaan aparat penegak hukum justru dapat memberikan kepastian hukum.
Sebaliknya, apabila ditemukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, pembayaran yang tidak memiliki dasar sah, atau indikasi kerugian keuangan daerah yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Swastika Advokasi Nusantara turut meminta agar Kortastipidkor Polri memberikan informasi mengenai status penerimaan dan perkembangan penanganan laporan kepada pelapor.
“Uang publik harus dipertanggungjawabkan. Setiap temuan pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius. Kami berharap Kortastipidkor Polri dapat menguji persoalan ini secara profesional, sehingga ada kejelasan apakah yang terjadi merupakan persoalan administrasi atau terdapat unsur tindak pidana korupsi,” tegas sikap organisasi tersebut.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat kesimpulan bahwa pihak RSU Kota Tangerang Selatan maupun PT SJM telah melakukan tindak pidana korupsi. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Masyarakat kini menantikan tindak lanjut aparat penegak hukum atas persoalan pengelolaan keuangan BLUD RSU Kota Tangerang Selatan tersebut. ( Red/007)
