Tidak Dapat Program Bantuan Pemerintah Warga Desa Jonggol Nekat Temui Bupati Ponorogo

Ponorogo, Tidak Mendapat Bantuan dari pemerintah, Parwoto (50) warga Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mengajak isteri dan anaknya nekat datangi Kantor Pemkab setempat guna menemui Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Senen (28/1).

Parwoto bersama isteri dan anak perempuannya berangkat dari rumah dengan mengayuh sepeda hingga pasar Balong. Yang kemudian melanjutkan dengan naik bus, turun di Alun-alun dan langsung berjalan kaki menuju rumah dinas Bupati Ponorogo.

Namun usahanya menemui Bupati Ponorogo untuk menyampaikan keluhan dan beban hidupnya harus kandas, lantaran sedang berada di luar kota. Dan Parwoto hanya ditemui oleh pihak keamanan dan disarankan ke kantor dinas sosial.

“Saya nekat bersama isteri dan anak untuk menemui Bapak Bupati Ponorogo, mau menanyakan ko saya tidak dapat Progam Keluarga Harapan (PKH), beras rastra atau bantuan lainnya. Padahal saya sudah didata oleh perangkat desa, dan orang lain yang kondisinya diatasi saya ko malah dapat bantuan PKH, “kata Parwoto dengan bingung.

Parwoto menambah, dirinya yang sehari-hari bekerja serabutan sangat membutuhkan bantuan tersebut. Sebab untuk mencukupi kebutuhan hidup, apalagi sekolah anaknya sangat kesulitan. Dan berharap bisa dan dapat ikut serta menjadi penerima bantuan dari pemerintah seperti warga yang lainnya. Karena kedepannya mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anaknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Drs. Sumani menyampaikan, pihak Dinsos hanya mendampingi program PKH, sedangkan untuk data penerima acuannya dari BPS yang disetorkan ke pusat.

“Dinsos hanya sebagai pendamping saja, untuk itu terkait data penerima siapa yang layak mendapatkan bantuan acuannya dari BPS dan disetorkan ke pusat, “kata Sumani.

Lebih lanjut Sumani menuturkan, dari kejadian yang dialami oleh keluarga Parwoto tersebut, pihaknya akan mendata u untuk pengajuan sebagai penerima bantuan melalui pendamping PKH yang ada di masing-masing Kecamatan.

“Dan tentunya, ini membutuhkan proses, tidak bisa sekarang, bisa bulan depan maupun 3 bulan yang akan datang. Karena nanti akan ada kroscek di lapangan dan tingkat ekonominya seperti apa, “tuturnya. (Sul)