Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
SeputarKita, Pemalang – Sekitar kurang lebih 100 orang yang tergabung dalam komunitas Organda (Organisasi Angkutan Darat), termasuk para sopir truk, tukang tambal ban, pengusaha vulkanisir, dan pemilik warung di sepanjang jalur Pantura, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji, Kecamatan Taman, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan Andi Rustono. Mereka menolak kebijakan pengalihan arus kendaraan truk sumbu 2, 3, dan 4 dari jalur Pantura ke jalan tol, yang dinilai merugikan pelaku usaha kecil di sepanjang jalur tersebut.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Surat Nomor AJ.903/1/5/DRJD/2025 yang saat ini tengah diuji cobakan. Menindaklanjuti surat tersebut, sejumlah kabupaten dan kota di jalur Pantura telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) pembatasan bagi kendaraan berat untuk melintas di jalan nasional.
Inisiasi pengalihan arus ini juga didorong oleh pernyataan Rizal Bawazier, Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi VI dari Dapil X Jawa Tengah, yang menyebut pengalihan truk ke jalan tol sebagai solusi atas tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Pekalongan yang disebabkan oleh kendaraan truk.
Namun, pernyataan tersebut ditanggapi tegas oleh Andi Rustono. Ia menilai bahwa kecelakaan dan kerusakan jalan tidak bisa serta-merta disalahkan pada truk. “Kalau jalan rusak lalu terjadi kecelakaan, yang harus dibenahi adalah kualitas jalannya, bukan menyalahkan truk. Truk juga bagian penting dari roda ekonomi,” ujarnya.
Andi juga menyoroti dampak ekonomi bagi sopir truk. Menurutnya, pengalihan ke jalan tol membuat biaya operasional meningkat tajam. “Biaya tol tidak bisa diklaim ke perusahaan. Jadi sopir harus tanggung sendiri.
Ini memberatkan. Kalau mau bikin kebijakan, Rizal Bawazier seharusnya koordinasi dulu dengan kami di lapangan, jangan asal membuat saja,” tegasnya.
Ia menyarankan agar solusi yang ditawarkan lebih berpihak kepada masyarakat.
“Pertama, Pekalongan seharusnya membangun jalan lingkar alternatif seperti yang sudah diterapkan di Pemalang.
Kedua, kalaupun ada pembatasan, jangan berlaku 24 jam penuh. Harus ada pengaturan waktu yang adil,” tambahnya.
Para pengunjuk rasa berharap DPRD Kabupaten Pemalang dapat menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan mendesak peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut demi keberlangsungan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur Pantura.(FN)
