Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
SeputarKita, Surabaya – Masyarakat nelayan hingga pemerhati lingkungan di Banyuwangi Geram menyusul proyek reklamasi laut di Desa Ketapang Selatan Watu Dodol dan kembali mendatangi kantor DLH jawa timur.
Meski masyarakat nelayan dan LSM telah melakukan pengaduan ke beberapa instansi terkait kejanggalan dalam mekanisme izin, praktiknya pengerjaan reklamasi masih berlangsung.
Amir Ma’ruf Khan ( Pemerhati Lingkungan Hidup ) mengatakan, “Ini kedua kalinya, sebelumnya kita sudah datangi, Dinas Lingkungan Hidup, Pelayanan Perizinan hingga ESDM, ini sudah tidak bisa dibiarkan,” ujarnya, Rabu (30/6/2021).
Ia menjelaskan, di DLH pihaknya bersama masyarakat nelayan mengajukan permohonan ke dua untuk mengetahui kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-Andal).
“Dokumen tentang ruang lingkup serta kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) ini penting, Kita menilai ada yang janggal dan ingin mengetahui izin tata ruangnya seperti apa, izin prinsip lokasi, peta-peta terkait, dan lain-lain. Selain itu, ada tidak sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa pengumuman,” imbuhnya.
Nelayan dan warga kata Amir masih berpegang pada keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya reklamasi di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Banyuwangi sampai hari ini sesuai pernyataan kasi Perizinan Provinsi tidak ada izin, itu berarti apa yang dilakukan menyalahi aturan karena proses yang dilakukan tidak benar.
“Kami menduga mekanisme pembuatan amdal ada lompatan-lompatan, jadi dalam pengartian tidak melibatkan masyarakat lingkungan, tidak melalui kajian-kajian khusus, seharusnya masyarakat itu wajib diberikan informasi dan dilibatkan dalam proses mekanisme pembuatan kajian itu”, terang Amir.
Diketahui reklamasi Pantai Watu Dodol, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi menuai protes nelayan dan pemerhati lingkungan. Mereka menilai reklamasi yang dilakukan mengancam ekosistem dan membunuh mata pencaharian nelayan. (Bas)
