Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur 
Seputarkita,Nganjuk, – Bulan Agustus menjadi bulan yang penuh beban bagi sebagian besar wali murid di Nganjuk. Pasalnya, pada bulan ini hampir semua sekolah, khususnya tingkat SMA, memberlakukan berbagai macam iuran untuk kegiatan maupun kebutuhan administrasi sekolah.Kamis(28/8/2025)
Situasi ini dirasakan semakin berat bagi orang tua yang baru saja menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA, sebab selain kebutuhan pendidikan sehari-hari, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan di luar SPP rutin.
Seorang siswa SMA Negeri 1 Gondang, berinisial AI kelas XI MIPA 5, mengaku kebingungan menghadapi banyaknya tagihan iuran sekolah. Kepada awak media, AI menuturkan bahwa dirinya diminta membayar iuran Dies Natalis sekolah sebesar Rp125 ribu. Padahal, masih ada kewajiban lain yang belum terselesaikan, antara lain iuran LKS, iuran PHBN, serta kekurangan pembayaran uang gedung sejak kelas X.
“Belum bayar LKS dan PHBN, juga masih ada kekurangan uang gedung. Ditambah iuran Dies Natalis, makin berat bagi saya,” kata AI dengan nada pelan.
Yang membuat situasi semakin memprihatinkan, AI adalah seorang anak yatim yang kini tinggal bersama kakaknya. Kakak AI sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan, jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan pendidikan. Kondisi ini membuat AI sering kali merasa tertekan, sebab di satu sisi ia ingin terus bersekolah dan meraih cita-citanya, namun di sisi lain terbebani oleh kewajiban biaya yang tidak sedikit.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi persoalan ini kepada pihak sekolah, baik melalui telepon maupun WhatsApp ke nomor Humas SMA Negeri 1 Gondang, belum ada jawaban ataupun tanggapan resmi. Sikap diam ini menimbulkan kesan bahwa pihak sekolah terkesan mengabaikan keluhan sebagian siswanya yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Menurut informasi yang beredar, iuran Dies Natalis ini tidak hanya dibebankan kepada siswa kelas XI, tetapi juga kepada siswa kelas X hingga kelas XII. Praktik ini menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua murid, terutama terkait transparansi dan urgensi dari setiap iuran yang diwajibkan.
Sejumlah wali murid berharap, pihak sekolah dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan terkait iuran, terutama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa yang tidak semuanya berasal dari keluarga mampu. Mereka juga meminta adanya kebijakan khusus bagi siswa yatim atau yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, agar tidak sampai menghambat hak mereka dalam memperoleh pendidikan yang layak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kebijakan iuran tersebut.(NT)
