Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
MAGETAN, SEPUTARKITA – Kerusuhan Wamena yang berlangsung sejak Ahad 21 September 2019, telah mendorong ribuan muslim Wamena berniat mengungsi ke luar daerah, sebagian dari mereka terpaksa telah pulang ke daerah asalnya masing masing karena dibayang bayangi oleh ketakutan dan duka yang mendalam. Termasuk ada yang pulang ke daerah Jawa dengan pesawat Hercules yang mendarat di Lanud Iswahjudi Magetan. Ustadz Imam Yudhianto, SH, MM, Ketua Gerakan Ummat Islam Bersatu (GUIB) Magetan, menyayangkan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Imam menginginkan agar pemerintah bertanggung jawab atas jatuhnya puluhan korban jiwa dan ratusan lainnya yang luka-luka dalam kerusuhan di Papua khususnya di Wamena. “ini sudah masuk ranah pelanggaran HAM, jelas melanggar hukum pidana, pelaku harus bertanggungjawab, ditangkap, diadili dan dihukum sesuai dengan kelakuannya. Pemerintah harus memastikan bahwa keluarga korban menerima reparasi yang memadai,” kata Imam kepada wartawan, Kamis (03/10/2019).
Sebagaimana Data Komnas HAM sampai tanggal 30/09/2019, tercatat ada 31 orang korban meninggal dunia, 43 korban luka-luka dirawat di Rumah Sakit Wamena. Dari 43 korban tersebut banyak yang mengalami luka serius seperti gegar otak, dan patah kaki. Saat ini wamena belum kondusif bahkan terkesan masih mencekam dan membuat proses investigasi dan penegakan hukum sulit dilaksanakan. Di antara korban yang meninggal di atas, terdapat diantaranya para ulama’, mubaligh, da’i dan para muslimah berikut anak anaknya yang dibakar hidup hidup, dipanah, dibacok, atau dipenggal kepalanya oleh para perusuh dengan senjata kampak.
Imam menilai bahwa Pemerintah saat ini terlalu sibuk untuk mengurus kursi kekuasaan. TNI sebagai kekuatan penjaga NKRI Ikut sibuk pula dalam mengawal kursi kekuasaan itu dengan mengancam siapa saja yang ingin menggagalkan pelantikan presiden. “Sebenarnya siapa sih yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden, kok sebegitunya,” Tukas Imam.
Sementara persoalan yang mengancam kedaulatan bangsa dan membuat tercabik-cabiknya NKRI, TNI tidak memiliki sikap apapun, sehingga kita patut bertanya, kepada siapa kita meminta pengamanan? Saat ini Rakyat Indonesia di Papua, ribuan orang di Wamena dalam keadaan terancam oleh gerakan separatis. Kenapa negara dalam hal ini Presiden, Para Menteri, TNI, Kepolisian, tidak memiliki sikap dan langkah apapun untuk memberikan keamanan kepada warga negara yang terancam nyawanya. “Secara pribadi saya sangat menyayangkan absenya pemerintah pusat dalam melindungi warga negaranya di Papua. Respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban. Wajar kalau hal ini memberikan kesan seakan negara tidak hadir membela rakyatnya. Negara gagal menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Lanjutnya.
Imam menegaskan bahwa tugas Pemerintah adalah untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan warga negaranya. Sudah saatnya Pemerintah menyatakan bahwa gerakan Operasi Papua Merdeka adalah gerakan separatis yang melanggar HAM, dan telah mengkhianati prinsip ideologi negara Pancasila dan Hukum Internasional. Pemerintah jangan menganggap urusan Papua sebagai hal yang biasa. Ini adalah ancaman bagi komitmen elemen anak bangsa dalam berbhineka tunggal ika. Gerakan Papua Merdeka bukan lagi sebatas jargon, bendera Bintang Kejora bukan lagi sebatas bendera adat, tetapi itu sudah menjadi lambang separatisme di Indonesia. Pemimpin gerakan itu wajib bertanggungjawab atas kematian puluhan korban dan ratusan lainnya yang menderita luka-luka, juga ratusan rumah serta fasilitas umum yang terbakar. “Kejadian kerusuhan ini menunjukkan bahwa gerakan separatis papua merdeka telah bangkit menjadi kekuatan besar yang mengancam Indonesia, NKRI sedang dalam bahaya, dan perlu pemimpin yang punya komintmen, keberanian, kecerdasan dan independen dalam menyelesaikan semua problem bangsa.” Ujar Imam.
Sebagai wujud kepedulian, dan solidaritas terhadap sesama anak bangsa, serta keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang menimpa para korban dan pengungsi, Gerakan Ummat Islam Bersatu (GUIB) Kabupaten Magetan akan melaksanakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Magetan besok Jum’at 04/10/2019. “Kondisi Papua dan Wamena khususnya perlu perhatian semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Magetan. Karena Papua dan Magetan satu bagian yang sama di bawah NKRI, kita harus sama sama punya empati, merasakan musibah dan kepedihan yang menimpa para korban dan pengungsi. Yang darurat saat ini adalah pemenuhan kebutuhan ribuan pengungsi, serta perawatan korban kekerasan. Semoga nanti ada titik temu saat dengar pendapat bersama wakil rakyat,” harap Imam menutup wawancaranya dengan para jurnalis. (Red)
