Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Hambatan Menuju Pilpres 2029?
Penulis: Donny Indro Prakoso
MAGETAN — Polemik terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi perbincangan publik. Persoalan ini menyentuh ranah hukum tata negara serta hukum administrasi pemerintahan yang berpotensi berdampak pada syarat pencalonan calon presiden maupun wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2029.
Seperti yang dilaporkan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri milik Gibran. Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen pendukung seperti certificate of attendance maupun transkrip nilai non‑formal tidak memenuhi syarat hukum untuk membuktikan kelulusan pendidikan formal setara SMA di Indonesia.
Berdasarkan putusan tersebut, instansi berwenang yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kemudian mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut. Para pengamat hukum menyampaikan, secara administratif hal ini menimbulkan persoalan terkait syarat bukti kelulusan tingkat menengah sebagaimana diatur Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Di sisi lain, tercatat Gibran telah menempuh pendidikan jenjang Strata 1 dan meraih gelar Bachelor of Science bidang Marketing dari University of Bradford melalui MDIS Singapura. Namun para ahli hukum menegaskan, permasalahan utama dalam kasus ini adalah pemenuhan prosedur administrasi dan standar pembuktian formal sesuai peraturan perundang‑undangan nasional, bukan keberadaan ijazah sarjana yang dimilikinya. Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang menempuh pendidikan kedinasan AKABRI Magelang di dalam negeri sehingga tidak memiliki sengketa penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri.
Terkait kemungkinan Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2029, para pengamat hukum menyebut secara normatif masih ada peluang asalkan memenuhi syarat formal sebelum pendaftaran dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terdapat dua alternatif yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan kembali penyetaraan dokumen kelulusan yang sah melalui prosedur resmi Kemendikdasmen, atau menempuh ujian kesetaraan Paket C setingkat SMA.
Dijelaskan pula, meskipun masa pendidikan kesetaraan Paket C secara umum berdurasi sekitar tiga tahun, ada kemungkinan durasi tersebut diperpendek lewat rekognisi pembelajaran lampau atas riwayat pendidikan sebelumnya. Mengingat tahapan Pemilu 2029 masih cukup lama, waktu yang tersedia dinilai masih memadai untuk menyelesaikan persyaratan tersebut sebelum jadwal pendaftaran calon dibuka KPU. Apabila berhasil memperoleh ijazah kesetaraan resmi dari negara, sengketa administrasi dokumen pendidikan luar negeri di masa lalu dianggap dapat teratasi.
Catatan Redaksi,
“Hingga berita ini diterbitkan, tim hukum Gibran, Kemendikdasmen, serta KPU belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah konkret yang akan diambil menyikapi polemik dokumen pendidikan tersebut.”
