SeputarKita, Jombang – Polemik pengelolaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Jombang mulai menuai sorotan tajam. Kebijakan internal yang dinilai tidak tertib, termasuk persoalan cuti tenaga pendidik hingga berbulan-bulan, memicu kekhawatiran akan terganggunya kualitas pendidikan, khususnya di sektor keagamaan.
Ketua PCNU Jombang, Gus Fahmi, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merusak fondasi pendidikan moral masyarakat.
“Ini harus segera dievaluasi secara serius. Pendidikan keagamaan bukan pelengkap, tapi inti dari pembentukan karakter. Kalau dikelola secara abai, dampaknya sangat luas,” tegasnya.
Identitas Kota Santri Dipertaruhkan
Sebagai daerah yang dikenal luas sebagai kota santri, Jombang justru menghadapi ironi. Program unggulan pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi kebanggaan, kini dinilai berjalan tidak optimal, bahkan terkesan terabaikan.
Menurut Gus Fahmi, jika kondisi ini terus terjadi, maka Jombang berisiko kehilangan identitasnya sendiri.
“Kalau sampai program keagamaan ditelantarkan, itu alarm keras. Kita ini punya sejarah panjang dalam pendidikan Islam. Jangan sampai kehilangan ruh itu,” ujarnya.
Krisis Kesejahteraan Guru Jadi Sorotan
Selain persoalan tata kelola, isu kesejahteraan guru juga mencuat. Dugaan keterlambatan atau ketidakjelasan honor dinilai menjadi salah satu akar persoalan yang memicu melemahnya sistem pendidikan keagamaan.
Gus Fahmi menilai, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi tersebut.
“Kalau memang masalahnya honor, maka harus segera diselesaikan. Guru adalah ujung tombak. Jangan sampai mereka dibiarkan berjuang sendiri tanpa kepastian,” tegasnya lagi.
Ancaman Krisis Moral Pasca Pandemi
Situasi ini semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan kondisi pasca pandemi COVID-19, di mana banyak pihak menilai terjadi degradasi moral di kalangan generasi muda.
Dalam konteks ini, peran guru agama menjadi sangat krusial. Namun jika keberadaan mereka justru terpinggirkan, maka dampaknya bisa meluas ke tatanan sosial.
“Guru agama bukan sekadar pengajar, tapi penjaga moral. Kalau mereka tidak diperhatikan, maka kita sedang membuka ruang krisis yang lebih besar,” tandasnya.
Desak Pemerintah Daerah Bertindak Cepat
PCNU Jombang mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, termasuk sistem pengelolaan tenaga pendidik dan kesejahteraannya, dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Kami berharap bupati segera turun tangan. Jangan tunggu masalah ini membesar. Pendidikan keagamaan harus diperkuat, dan kesejahteraan guru wajib dijamin,” pungkas Gus Fahmi. (WD).
About the Author
