Wabup Nurkholes Ditunjuk sebagai Plt Bupati Pemalang, Pemprov Jateng Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan
SeputarKita, Pemalang,- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menunjuk Wakil Bupati Pemalang Nurkholes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang guna menghindari kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Pemalang. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang harus tetap berjalan normal meskipun kepala daerah sedang menghadapi proses hukum, Kamis 30 Juli 2026.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga pelayanan publik tidak boleh terhambat akibat dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” ujar Sumarno.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah cepat dengan menunjuk Wakil Bupati Nurkholes sebagai Plt Bupati agar seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Selain itu, Sumarno mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan stabilitas birokrasi tetap terjaga serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal.
Penunjukan Nurkholes sebagai Plt Bupati diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembangunan, memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif di tengah situasi yang berkembang.
Perkembangan penanganan perkara yang menjerat Bupati Anom Widiyantoro maupun dinamika pemerintahan Kabupaten Pemalang akan terus menjadi perhatian publik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (FN)
