Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur 
SeputarKita, Madiun – Fraksi Perindo dalam rapat paripurna DRPD Kota Madiun dengan agenda Pendapat Akhir (PA) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2024 menyoroti pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Pemerintahan Kota Madiun.
“Kami meminta Pemkot untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan memberikan informasi kepada DPRD terkait lokasi pelaksanaan CSR, pemberian, besaran, dan bentuk pemberian CSR-nya,” ujar Mujiono, Sekretaris Fraksi Perindo, saat membacakan PA pada sidang paripurna DPRD Kota Madiun, pada Rabu (28/5).
Menanggapi hal tersebut, Putut Kristiawan, koordinator Gertak (Gerakan Tangkap Koruptor), yang selalu kritis dan sempat melakukan aksi terkait kejanggalan pada sejumlah proyek pembangunan di Kota Madiun turut angkat bicara. Ia mempertanyakan transparansi pengelolaan CSR yang digembar-gemborkan dalam bentuk pembangunan patung-patung dan lapak-lapak.
“Terkait CSR yang digembar-gemborkan dalam bentuk bangunan, baik patung-patung maupun lapak-lapak yang sudah diinventarisasi, apakah sudah masuk aset Pemkot?” tegas Putut pada Kamis (29/5).
Lebih lanjut, pihaknya juga mempertanyakan apakah partisipasi para pengusaha sudah tercatat dan terdata dengan lengkap serta benar.
Menurutnya, jika semua itu tidak terbuka sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ada sesuatu yang “rusak dan busuk” di dalamnya.
Selain itu, ia juga memberikan penjelasan soal Perda CSR Nomor 42 Tahun 2018 yang dilengkapi dengan petunjuk teknis Perwal 85 Tahun 2020.
“Jika pemerintah mengajukan permohonan partisipasi kepada investor atau para pengusaha, tidak boleh mematok angka atau nilai. Jika mematok nilai, itu namanya pemalakan atau pungli,” tegasnya. (Red).
