Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
Seputarkita, Bojonegoro – Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, masyarakat Bojonegoro dihebohkan dengan kejadian yang cukup menggelikan, sebuah video adu mulut Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dengan Anggota DPRD saat rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 beredar di media sosial. Selasa malam, (6/9/2023).
Dalam video tersebut menunjukkan bagaimana adu mulut yang cukup panas antara anggota Banggar DPRD bernama Ali Huda dengan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah yang tidak setuju tentang realokasi anggaran yang diusulkan TPAD. Suasana semakin memanas ketika kedua pihak bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing.
Adu mulut bermula ketika Ali Huda memberikan penegasan bahwa rapat KUA-PPAS itu saat ini masih dilakukan pembahasan antara Tim Banggar DPRD Bojonegoro bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tiba – tiba, dengan lantang Bupati Anna meneriakkan interupsi, “saya tidak setuju!.” Menanggapi Ali Huda yang mengatakan dengan tegas bahwa forum itu adalah forum pembahasan anggaran, dan setuju atau tidak setuju, kedua belah pihak sudah sepakat.
“Saya tidak setuju, silahkan. Tidak paripurna!” Kata Anna dengan nada tegas.
“Forum ini adalah forum pembahasan anggaran, setuju tidak setuju, kedua belah pihak sudah sepakat,” kata Ali Huda.
“Saya tidak setuju,” sergah Anna menimpali pernyataan Ali Huda.
“Tidak setuju ya nggak apa. Kapasitas Anda apa di dalam forum ini?” Kata Ali mulai meninggikan suara sembari menunjuk-nunjuk.
“Saya sebagai otorisator,” jawab bupati Anna Mu’awanah.
Melihat kedua belah pihak saling serang dengan nada tinggi Ketua DPRD Abdullah Umar dengan sigap mengetukkan palu beberapa kali demi mendinginkan suasana.
Terkait video adu mulut yang viral, awak media melakukan verifikasi dengan menjumpai anggota tim Banggar DPRD Ali Huda dan menanyakan mengapa sampai terjadi insiden tersebut.
“Itu awalnya saya menanyakan kejelasan data penerima hibah pengadaan alat pertanian berupa Combi yang diajukan oleh Pemkab sebanyak 120 unit.” Jelasnya.
“Kepala DKPP tidak bisa menunjukkan data riil nya, sehingga pimpinan tim Banggar memberi waktu 20 menit untuk menunjukkan data tersebut sampai terjadi insiden interupsi oleh Bupati.” Lanjut Ali Huda.
Menurut Ali Huda, pengajuan alat pertanian berupa Combi sebanyak itu sangat tidak realistis dan terkesan dipaksakan, karena bantuan Combi tidak mungkin dinikmati oleh petani.
“Bantuan alat pertanian Combi hanya dinikmati oleh ketua Gapoktan saja, sedangkan petani tetap harus bayar sewa sesuai tarif umum. Sama persis dengan bantuan pengering gabah, yang menikmati pengusaha gabah dan petani tidak menikmatinya. Ini riil terjadi di Bojonegoro.” Pungkasnya.
Ditempat terpisah awak media menjumpai salah satu warga masyarakat yang meminta tidak disebutkan namanya untuk memberikan pendapat terkait beredarnya video tersebut. Ia berharap di Kabupaten Bojonegoro ada lebih banyak anggota legislative yang berani bersuara layaknya Ali Huda.
“Seandainya wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bojonegoro ada 5 orang saja yang memiliki pola pikir seperti Ali Huda, maka Bojonegoro akan lebih terkendali. Khususnya dalam pengawasan penggunaan belanja daerah dalam APBD.” Tukasnya sambil tersenyum. (BR)
