SeputarKita, Jombang – Menindaklanjuti status Simpang Empat Mengkreng sebagai salah satu titik kemacetan paling krusial di tingkat nasional, tiga pimpinan daerah dari Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk menggelar koordinasi lapangan di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu (8/4/2026) sore. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan bulat untuk mendesak Pemerintah Pusat segera merealisasikan pembangunan flyover guna mengurai simpul kepadatan di wilayah tersebut.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab disapa Mas Dhito, membeberkan bahwa urgensi pembangunan ini didasari oleh data objektif. Merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng tercatat masuk dalam jajaran tiga besar titik kemacetan terparah di Indonesia, dengan eskalasi volume kendaraan yang mencapai puncaknya pada masa Ramadan dan mudik Lebaran.
“Simpang Mengkreng ini merupakan titik temu arus dari tiga kabupaten. Berdasarkan audit BPK, ini adalah salah satu dari tiga titik kemacetan nasional. Oleh karena itu, kami bertiga (Kediri, Jombang, Nganjuk) menginisiasi pertemuan ini untuk merumuskan solusi konkret,” tegas Mas Dhito di hadapan awak media.
Ia menambahkan bahwa secara teknis, flyover yang direncanakan memiliki panjang sekitar 700 meter. Jalur layang ini nantinya akan membentang dari wilayah Jombang dan terbagi menjadi dua percabangan arah, yakni menuju arah Kediri dan arah Nganjuk. “Saat ini kami tengah menunggu finalisasi Detailed Engineering Design (DED) dari kementerian terkait,” imbuhnya.
Langkah Strategis dan Skema Pembiayaan
Di sisi lain, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi (Kang Marhaen), menekankan bahwa diplomasi ini telah dipersiapkan sejak pekan lalu. Ia memastikan bahwa koordinasi tidak berhenti di tingkat pimpinan daerah, melainkan langsung berlanjut ke level teknis.
“Besok (Kamis), perwakilan dari Dinas PUPR, Bappeda, dan Dinas Perhubungan dari ketiga wilayah akan segera menggelar rapat teknis di Jombang. Kami bergerak cepat agar pekan depan dokumen usulan bersama berupa proposal dan rekomendasi kebijakan sudah siap,” jelas Kang Marhaen.
Terkait pendanaan, Kang Marhaen menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan pendanaan penuh dari APBN melalui Kementerian PUPR. Hal ini mengingat status jalur Mengkreng sebagai jalan nasional yang vital bagi konektivitas Jawa Timur. Namun, ia menegaskan bahwa ketiga daerah tetap menyiapkan rencana cadangan, terutama menyangkut teknis pengadaan lahan agar proyek tidak terkendala secara administratif di lapangan.
Diplomasi ke Provinsi dan Pusat
Senada dengan kolega lainnya, Bupati Jombang Warsubi menyatakan bahwa kesepakatan “Segitiga Emas” ini akan dibawa langsung ke level pemerintahan yang lebih tinggi. Ia menargetkan dalam satu hingga dua pekan ke depan, proposal bersama tersebut akan dipresentasikan di hadapan Gubernur Jawa Timur sebelum bertolak ke Jakarta.
“Kami tidak akan bergerak sendiri-sendiri. Setelah proposal rampung, saya bersama Bupati Kediri dan Bupati Nganjuk akan menghadap Ibu Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, kami akan datang bersama-sama ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR,” pungkas Warsubi.
Kolaborasi lintas wilayah ini diharapkan menjadi titik balik bagi penataan lalu lintas di Jawa Timur bagian barat. Simpang Mengkreng, yang selama ini menjadi momok bagi pengguna jalan dari arah Surabaya menuju Madiun maupun wilayah selatan, kini menanti realisasi fisik dari komitmen politik ketiga bupati tersebut.(WD)
About the Author
