Nurkholes Dorong Birokrasi Pemalang Bersih dari KKN, Kinerja OPD Diminta Ditingkatkan.
SeputarKita Pemalang, – Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang Nurkholes. Ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.
Penegasan tersebut disampaikan Nurkholes saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Selasa (15/9/2026).
Dalam rakor yang diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati hingga para Camat se-Kabupaten Pemalang tersebut, Nurkholes menyoroti pentingnya pembenahan birokrasi.
Menurutnya, kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebelumnya dinilai mengalami penurunan harus menjadi bahan evaluasi bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menjadikan momentum tersebut untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Nurkholes juga menegaskan komitmen Pemkab Pemalang untuk menjalankan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Hal ini, biar semua OPD bisa menginformasikan kepada siapa saja, bahwa kita berkomitmen tidak melakukan KKN,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh membuat jajaran birokrasi cepat berpuas diri. Evaluasi dan peningkatan kinerja harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan yang diterima masyarakat semakin baik.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah baik harus terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo meminta seluruh peserta rakor segera menindaklanjuti berbagai arahan yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Tindak lanjut, kata Bagus, perlu dilakukan baik di masing-masing OPD maupun di wilayah kerja para Camat.
“Harapannya peserta bisa mencatat dan melakukan tindak lanjutnya, baik itu di OPD ataupun di wilayah. Dan pada saatnya, kami mohon arahan kepada Plt. Bupati Pemalang pada saat perubahan atau penetapan tahun 2027,” kata Bagus.
Rakor tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyampaian arahan, tetapi benar-benar menjadi langkah bersama untuk memperkuat kinerja birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat Pemalang. (FN)
