Bantahan Keras & Dugaan Markup Pengadaan: MRJ Jombang Bongkar Fakta Anggaran Sekolah Negeri
SeputarKita, Jombang — Narasi keterbatasan anggaran sekolah negeri yang dijadikan alasan pungutan berkedok pembelian kain seragam di SMAN Jogoroto dan SMAN Mojoagang dibantah secara tegas oleh Sekretaris Majelis Rakyat Jombang (MRJ), Syadad Al Mahiri. Tak berhenti di situ, MRJ kini mulai menelusuri dugaan markup pada pengadaan komputer di SMAN Jogoroto.
Data Bantahan: Sekolah Tidak “Ditinggalkan Negara”
Menanggapi pernyataan yang menyebut sekolah masih kekurangan biaya operasional, Syadad menegaskan hal itu tidak sesuai data resmi pemerintah.
Berdasarkan data portal BOSP Kemendikdasmen untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang:
– 4.876 siswa di 57 satuan pendidikan
– Alokasi anggaran: Rp8.162.220.000
– Realisasi penyaluran per 23 Juni 2026: Rp3.906.613.400
“Negara sudah hadir melalui BOS dan APBD. Yang harus dijelaskan bukan mencari alasan, melainkan mengapa masih ada praktik membebani wali murid,” tegas Syadad.
Bahkan APBD membiayai hingga pos sangat rinci — contohnya, pengadaan jasa pencucian pakaian dan alat rumah tangga untuk SMAN Jogoroto pun memiliki anggaran tersendiri senilai Rp202.102.
“Bahkan biaya cuci saja dianggarkan. Lalu di mana letak kekurangan operasional yang dijadikan alasan pembenaran itu?” tanyanya.
Pengadaan Komputer Ikut Disorot, Dugaan Markup Menguat
Penyelidikan MRJ meluas ke pengadaan barang sekolah. Salah satunya paket Belanja Modal PC All in One di SMAN Jogoroto (Kode RUP 64604582):
– Jumlah: 9 unit
– Spesifikasi: RAM 16 GB, SSD 512 GB
– Total pagu anggaran: Rp165.429.000 (rata-rata ~Rp18,4 juta/unit)
Sementara penelusuran harga pasar menunjukkan perangkat sejenis berkisar Rp12–15 juta/unit, sehingga untuk 9 unit seharusnya sekitar Rp108–135 juta. Terdapat selisih yang layak dipertanyakan.
“Kami belum menyimpulkan pelanggaran. Namun angka berbicara — publik berhak mendapat penjelasan terbuka,” ujar Syadad.
Inti Persoalan: Akuntabilitas Uang Publik
Bagi MRJ, polemik seragam hanyalah pintu masuk. Persoalan sesungguhnya adalah transparansi dan akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar soal seragam. Ini soal setiap rupiah uang rakyat — dari negara maupun dari masyarakat — harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai transparansi hanya jadi slogan, sementara praktik di lapangan menimbulkan tanda tanya.”
MRJ berjanji terus mengumpulkan data sebelum menentukan langkah lanjutan. Hingga berita ditulis, pihak sekolah maupun Cabang Dinas Pendidikan belum memberikan tanggapan resmi. Ruang hak jawab tetap dibuka sesuai UU Pers. (WD).
