Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
harianseputarkita, Ponorogo – Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT/ PTT) se- Kabupaten Ponorogo menggelar acara Istighosah dan doa bersama sebagai bentuk tuntutan terkait nasibnya agar diperhatikan oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah di Alun-alun, Kamis (27/9) pagi.
Selain melakukan doa bersama dan orasi sebagai penyampaian tuntutannya, ribuan guru honorer tersebut juga membuat petisi dengan membubuhkan tanda tangan di kain putih sepanjang 70 meter.
Ketua Forum GTT/ PTT Kabupaten Ponorogo, Dwi Wahyu Nugroho mengatakan bahwa, aksi yang digalang ribuan guru honorer tersebut, sebagai bentuk dari solidaritas dalam menyatukan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
“Dari sekitar 3000 GTT dan PTT se-Kabupaten Ponorogo yang hadir disini, merupakan pengajar dan pendidik puluhan tahun menjadi guru honorer, namun tidak diberi kesempatan ikut seleksi CPNS. Hal itu, diperparah dengan kebijakan pemerintah dalam perekrutan atau tes CPNS tahun 2018 yang dampaknya sangat merugikan ribuan GTT/ PTT ini, sebab ada 50 persen tidak bisa ikut tes karena usia di atas 35 tahun, “kata Dwi Wahyu Nugroho.
Dwi Wahyu Nugroho menambahkan, untuk itu sebagai bentuk rasa kekecewaan serta penolakan kebijakan pemerintah tersebut, secara spontanitas ribuan guru honorer ini menggelar istighosah dan doa bersama.
“Selain itu, juga membuat petisi dari Forum GTT/PTT Ponorogo dengan membubuhkan tanda tangan diatas kain putih yang membentang sepanjang 70 meter kepada kebijakan pemerintah agar membuat kebijakan yang adil. Aksi solidaritas dengan motto “Save Guru dan Tenaga Honorer, Honorer to PNS” kami ingin pemerintah memperhatikan nasib GTT/PTT di Ponorogo berubah melalui aksi ini, dan kita akan terus berjuang terus bersama-sama untuk nasib kami inj, “imbuhnya.
Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Drs Ikhwan Sumadi, MM yang hadir dalam acara solidaritas tersebut menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus berjuang bersama GTT/PTT hingga mendapatkan kesejahteraan dan upah yang layak, serta meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memperhatikan nasib GTT, PTT dan Tenaga Honorer. “APBN tidak akan jatuh apabila menggaji GTT, PTT dan Guru Honorer, untuk itu agar pemerintah memperhatikan nasib mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun mengajar berperan mencerdaskan bangsa, “ujar Ikhwan.
Hal senada disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Ponorogo, Prayit, yang menuturkan, pihaknya mendukung aksi solidaritas dan perjuangan GTT dan PTT terkait penolakan kebijakan pemerintah rekrutmen CPNS 2018 yang merugikan bagi guru honorer.
“Selama ini gaji GTT, PTT dan Guru Honorer jauh dari cukup, ada yang hanya digaji Rp 300 ribu, Rp 200 ribu, Rp 150 ribu setiap bulan. Dengan kebijakan pemerintah tersebut tentu sangat merugikan bagi guru honorer, untuk itu GTT/PTT se-Ponorogo menuntut moratorium PP no 48 Tahun 2005, dan menolak tes CPNS melalui jalur umum serta pemerintah lebih memikirkan kesejahteraan para honorer, “tutur Prayit.
Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, Drs. Soedjarno yang menghadiri acara itu, sangat mengapresiasi dan mendukung aksi solidaritas yang dilakukan GTT/PTT tersebut. Pihaknya juga mengagendakan untuk membahas terkait GTT/PTT diparipurna dewan setempat.
“Pemkab Ponorogo mendukung aksi solidaritas ini, dan nantinya akan diagendakan dalam paripurna dengan Dewan untuk memperhatikan dan mensejahterakan para GTT/PTT ini, “pungkasnya.(sul)
