SeputarKita,Ngawi- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ngawi menegaskan komitmennya untuk mengawal arah pembangunan daerah di tengah derasnya arus industrialisasi. Sikap tersebut mengemuka dalam Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) IV yang digelar pada 25-26 April 2026..
Kegiatan yang berlangsung di Vila Agro Techno Park, Ngrambe, itu mengusung tema “Era Baru PMII Ngawi: Rekonstruksi Haluan Pergerakan”. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus penegasan arah gerakan organisasi dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Ngawi.
Ketua PC PMII Ngawi, Asep Samsul Riza, mengatakan industrialisasi merupakan proses yang tidak bisa dihindari. Namun, ia mengingatkan bahwa Ngawi tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai daerah agraris yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat.
“Industrialisasi adalah keniscayaan. Tetapi Ngawi tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai daerah agraris. Pertanian harus tetap menjadi fondasi utama pembangunan daerah,” ujar Asep.
Menurutnya, pembangunan industri harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah, bukan menggantikan sektor pertanian. Kedua sektor tersebut harus tumbuh bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Asep menegaskan, ekspansi kawasan industri tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif. Tanpa perencanaan yang matang, industrialisasi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk terpinggirkannya petani lokal.
“Jangan sampai industrialisasi justru meminggirkan petani. Yang dibutuhkan adalah sinergi, bukan dominasi salah satu sektor atas sektor lainnya,” katanya.
Ia menilai, Ngawi memiliki modal besar untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal, terutama dari sektor pertanian. Dengan konsep tersebut, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga bagian dari rantai nilai industri.
Muspimcab IV ini sekaligus menjadi momentum bagi PMII Ngawi untuk merumuskan kembali arah perjuangan organisasi. PMII ingin memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi tetap berpihak pada rakyat dan berakar pada kekuatan lokal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Wahyu Sri Kuncoro, perwakilan Kementerian Agama, serta sejumlah badan otonom Nahdlatul Ulama. Kehadiran para pemangku kepentingan itu menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan elemen masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
“Ngawi harus mampu membangun industri yang berakar pada kekuatan lokal. Pertanian dan industri bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipadukan,” tegas Asep. (TA).
