Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
SeputarKita, Sampang – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur mulai mendistribusikan Logistik dengan pengawalan ketat TNI-Polri yang digelar di GOR Sampang, Sabtu (23/11/2024).
Kegiatan Apel Distribusi Logistik Pilkada Serentak tersebut turut dihadiri oleh langsung PJ Bupati Sampang Rudi Arifiyanto beserta Forkopimda Sampang, termasuk Kapolres Sampang AKBP Siswantoro, Dandim 0828 Letkol Inf. Agus Setiawan, Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadilah Helmi, Komisioner KPU Sampang, Anggota Bawaslu Sampang, serta Forkopimcam, PPK, dan Kepala OPD terkait.
Apel tersebut menjadi langkah awal strategis untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar, mulai dari pendistribusian logistik hingga tahapan pemungutan suara.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Sampang, Aliyanto menyampaikan bahwa distribusi logistik Pilkada serentak ini dikelola sesuai aturan perundang-undangan.
“Kami memastikan logistik ini berkualitas dan tepat sasaran untuk mendukung kelancaran Pilgub dan Pilbup di Kabupaten Sampang,” ujarnya.
Logistik yang didistribusikan meliputi 2.716 kotak suara dan 5.376 bilik suara dan dstribusi dilakukan dalam tiga sesi pengiriman menggunakan lima truk tertutup untuk mengantisipasi cuaca hujan.
Proses pengiriman menurutnya dilakukan pagi, siang, dan malam hari ke tingkat kecamatan, dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri.
“Kami mengapresiasi semua pihak yang bekerja secara sistematis untuk memastikan pengelolaan logistik berjalan sesuai tahapan. Meskipun kondisi cuaca menantang, kami optimis pendistribusian dapat terlaksana dengan baik,” lanjut Aliyanto.
Ia juga berharap pendistribusian serentak ini menjadi tonggak awal kesuksesan pemungutan suara Pilkada serentak 2024.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Sampang, Mat Sodik, menegaskan pentingnya pengawasan selama pendistribusian logistik.
“Kami telah menyiapkan jajaran pengawas teknis hingga tingkat TPS. Untuk zona merah, pengawasan dilakukan lebih intensif melalui kerja sama antara Panitia Pengawas Desa (PKD) dan Pengawas TPS (PTPS),” ungkapnya.
Menurut Mat Sodik, pengawasan melekat akan diberlakukan sejak logistik keluar dari GOR hingga tiba di kecamatan.
“Zona merah membutuhkan perhatian ekstra agar distribusi logistik berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti,” pungkasnya.(Aj)
