Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur 
SeputarKita – Pada peringatan HUT ke-80 RI tahun 2025, muncul fenomena unik berupa pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini memicu perdebatan publik terkait kebebasan berekspresi dan potensi provokasi.
Latar Belakang Fenomena:
Bendera Jolly Roger, yang identik dengan bajak laut dalam cerita One Piece, dimaknai beragam oleh masyarakat. Bagi sebagian orang, ini merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, penindasan, dan kritik terhadap kondisi sosial-politik. Simbol ini dipilih karena One Piece sendiri menggambarkan perjuangan melawan penguasa yang korup dan memperjuangkan kebebasan. Bagi sebagian lainnya, ini hanya bentuk ekspresi fandom atau kreativitas belaka .
Reaksi Pemerintah dan Publik:
Pemerintah dan beberapa anggota parlemen mengecam fenomena ini, menganggapnya sebagai tindakan provokatif yang dapat memecah belah bangsa. Sebaliknya, beberapa pihak berpendapat bahwa ini merupakan bentuk ekspresi dan kritik yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi. Wamendagri bahkan menyatakan bahwa pengibaran bendera tersebut tidak bisa dilarang selama tidak melanggar konstitusi. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan melihat nilai-nilai positif dalam One Piece seperti persahabatan dan kegigihan mengejar mimpi .
Kebebasan Berekspresi dan Batasannya:
Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional dan banyak konstitusi negara, termasuk Indonesia. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Ekspresi yang bersifat menghasut kekerasan, menyebarkan kebencian, atau mengancam keamanan negara dapat dibatasi oleh hukum. Dalam kasus bendera One Piece, perdebatan berpusat pada interpretasi apakah pengibaran bendera tersebut termasuk dalam kategori ekspresi yang dilindungi atau tidak.
Kesimpulan:
Fenomena bendera One Piece menyoroti kompleksitas kebebasan berekspresi dalam konteks sosial-politik Indonesia. Peristiwa ini memicu diskusi penting tentang bagaimana masyarakat mengekspresikan pandangan politik dan sosial mereka, serta bagaimana pemerintah menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan kepentingan menjaga ketertiban dan persatuan nasional. Tidak ada kesimpulan tunggal yang dapat diambil, karena interpretasi atas simbol dan tindakan tersebut sangat beragam.
Opini oleh : Kang Aryo
Pimred Media Seputar Kita
