SeputarKita, Jombang – Direktur Utama Perusahaan Umum Milik Daerah(Perumda) Perkebunan Panglungan Wonosalam Kabupaten Jombang Tjahja Fadjri selalu menghindar ketika dimintai konfirmasi oleh awak media terkait Perkebunan Panglungan, bahkan nomer salah satu pewarta sampai diblokir, Jumat (22/4/2022).
Tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik ?.
Sebaliknya, apabila masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud ? Sampai pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan carut marutnya penyelenggaraan negara.
Rendahnya setoran Pendapatan Asli Daerah(PAD) Perumda Perkebunan Panglungan, Selaku Dewan Pengawas Medan Amrullah mengatakan minimnya hasil panen dari perkebunan Perumda Panglungan Wonosalam selama ini disebabkan menurunnya harga pasar secara drastis dari beberapa hasil panen di perkebunan Perumda tersebut.
“Tahun 2021 harga cengkeh menurun drastis sampai kisaran harga 13.000(tiga belas ribu) rupiah per kilogram”, namun untuk data lebih rinci boleh konfirmasi kepada Direktur Utama(Dirut) Perumda Panglungan,” ujarnya.
Namun disayangkan, ketika tim media beberapa kali menghubungi Direktur Utama(Dirut) Perumda Panglungan Tjahja Fadjri untuk meminta keterangan beliau tidak pernah merespon, bahkan nomor salah seorang tim media malah diblokir.(Gus)
Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
