Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
SeputarKita, Pemalang – Dalam rangka memperingati Hari jadi Kabupaten Pemalang ke 447, Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) didukung oleh ratusan pekerja seni dan masyarakat melakukan unjuk rasa sebagai refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Agung-Mansur, di depan pendopo Kabupaten Pemalang, Senin (24/1/2022).
Ratusan seniman dari lebih dari 20 (dua) puluh kelompok seni tradisional melakukan unjuk rasa dan unjuk seni mengkritisi kebijakan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Koordinator aksi Andi Rustono menyuarakan suara rakyat mengenai kondisi Kabupaten Pemalang saat ini.
Menurut Andi, perubahan bukan hanya masalah ganti warna cat rumah dinas Bupati.
“Perubahan sudah seharusnya terjadi disana-sini dan saatnya kotaku bersolek diri. Tapi apa yang terjadi? Sudah berganti-ganti Bupati, Perubahan Cuma omong kosong, bualan politik dan masih saja cuma janji. Termasuk rezim saat ini.” kata Andi Rustono.
Dalam press rillis Ampera yang ditanda tangani oleh Andi Rustono dan Heru Kundhimiarso ada points penting yang disampaikan yakni menang Pilkada tidak pernah melakukan rekonsiliasi baik dengan pihak pendukung maupun pihak yang mendukung. Akibatnya, kegaduhan politik masih terus terjadi
Janji 100 hari untuk perbaikan infrastruktur, ternyata tidak terlihat bahkan infrastruktur semakin parah, jalan, irigasi, bahkan banjir justru mengepung perkotaan Pemalang akibat buruknya drainase.
Proses pengesahan RPJMD yang penuh drama. Bahkan materi RPJMD dalam BAB Isue Strategis tidak mendukung visi bupati yakni Agamis dan Ngangeni.
Penyusunan dokumen RPJMD, APBD dan SOTK yang tidak runtut menyebabkan “cacat hukum”. Manajemen ASN yang amburadul, Pansel Assesor yang tidak jelas. Indikasi jual beli jabatan. Dan masih berkutatnya Kabupaten Pemalang di PPKM di level 2.
Bupati Pemalang justru memberi contoh yang tidak baik dengan berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan.
Bupati Pemalang tidak mampu merangkul elemen masyarakat yang beragam bahkan cenderung mengadu domba dengan merestui munculnya dualisme kepemimpinan baik di dewan kesenian, organisasi kepemudaan bahkan organisasi Kepegawaian.
Sebagai Ketua Askab PSSI Kabupaten Pemalang, Bupati Mukti Agung Wibowo bertanggung-jawab atas secara moral dan hukum atas insiden kematian supporter di Liga 3 Askab Pemalang yang ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari Kepolisian.
Janji penciptaan lapangan kerja tidak pernah terealisasi. Yang terjadi, banyak warga Pemalang yang justru kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian pasca Pandemi Covid-19, namun pemerintahan Agung-Mansyur tidak pernah punya solusi apapun.
Kabupaten Pemalang mendapat predikat Daerah Termiskin Ektrem nomor 1 di Jawa Tengah. Tentu ini sebuah ironi yang baru saat terjadi di Pemalang di bawah kepeimpinan Mukti Agung Wibowo.
Atas tuntutan tersebut diatas, Heru Kundhimiarso juga menyoal mengenai penjualan beras ke PNS dan Karyawan BUMD oleh PT. Aneka Usaha.
Kundi mendesak pemerintahan Agung-Mansur harus memenuhi janji perubahan tersebut.
“Kami mendesak agar pemerintahan Agung-Mansyur sesegera mungkin melakukan pembenahan, sudahi kegaduhan politk, fokus bekerja memperbaiki infrastruktur yang sudah dijanjikan, membenahi semrawutnya birokrasi yang tak pernah tuntas dengan menempatkan pejabat ASN sesuai kompetensi, bukan malah sebaliknya muncul isu santer adanya jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, “tegas Kundi. (FahmiNur).
