Media Seputar Kita Portal Berita Terdepan Di Jawa Timur
SeputarKita, Surabaya – Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Banyuwangi (GMPB) meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak pencalonan Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam seleksi sebagai kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Banyuwangi (GMPB) beranggotakan diantaranya Laskar Merah Putih, Badan penelitian Aset Negara – Aliansi Indonesia, Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi dan lainnya.
Amir Ma’ruf Khan Koordinator GMPB mengatakan, Azwar Anas masih mempunyai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga masa jabatannya berakhir.
Masalah yang disebut ditinggalkan Anas adalah terkait transparansi anggaran APBD 2020. Menurutnya selama menjabat, alokasi anggaran daerah tidak dikelola dengan baik dan terkesan tidak transparan.
“Kami menemukan fakta ada uang penerimaan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah dengan nilai 100 Miliar lebih pertahunnya hingga kini dan itu tidak dimasukkan APBD,” ungkap nya di Surabaya, Senin (6/12/2021).
Terkait hal itu kata Amir pihaknya sudah mengirim surat kepada Azwar Anas selaku Bupati Banyuwangi waktu itu. Hingga berakhirnya masa jabatan konfirmasi yang dilakukan belum ada jawaban sampai saat ini.
“Kita sudah kirim surat sebanyak tujuh kali. Itu langsung di tujukan kepada Bupati Banyuwangi, terakhir pada 14 Januari 2020, tidak juga ada jawaban,” paparnya.
Tidak berhenti disitu, Amir juga telah meminta konfirmasi dan penjelasan Komisi III DPRD Banyuwangi terkait pendapatan daerah. Sesuai pemaparan yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepada Komisi III DPRD didapat data APBD 2021 Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan.
“APBD pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3,375 triliun rupiah sedangkan APBD tahun anggaran 2021 menjadi RP 3,036 triliun. itu mengalami penurunan dan ada kas yang belum disetorkan juga meski APBD 2021 sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan dengan kondisi tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran justru di khawatirkan jika Azwar Anas terpilih menjadi ketua LKPP akan tidak amanah. Pemerintah pusat lanjutnya harus berhati-hati agar tidak meloloskan calon yang memiliki masalah terkait alokasi anggaran.
“Jadi pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan berbagai pihak. Telusuri rekam jejak dan melakukan audit,” kata Amir.
Tidak hanya itu, Amir berharap Presiden Jokowi hadir, jangan sampai dalam pemilihan salah satu jabatan penting di pemerintahan pusat nantinya di tempati orang-orang yang dinilai tidak kompeten
“Para aktivis Banyuwangi telah menggelar pertemuan membedah kebijakan dan kinerja Abdullah Azwar Anas selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dan hasilnya dituangkan dalam surat yang akan dikirimkan kepada Presiden Jokowi dan Menkopolhukam, Mahfud MD,” pungkasnya. (Red).
